JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons kritikan yang disampaikan civitas akademika dari sejumlah universitas kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, kritik yang ramai-ramai disampaikan itu dibuat oleh tokoh tertentu dengan mengatasnamakan kampus.
“Itu kan tokoh yang memakai kampus, memakai nama Bulaksumur,” ujar Airlangga kepada wartawan di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (2/2/2024).
Baca juga: Guru Besar UI: Kita Tidak Mau Demokrasi Pemilu Dirusak Perbuatan Tak Beretika
Namun, Dia tak menjelaskan lebih lanjut soal tokoh yang dimaksudnya. Airlangga hanya menegaskan bahwa dirinya juga bagian dari Bulaksumur, selaku alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Saya juga dari Bulaksumur,” ucap Airlangga sambil berjalan masuk ke mobilnya.
Diberitakan sebelumnya, civitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur.
Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (31/1/2024).
Mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini, dan dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.
“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.
“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” lanjut guru besar psikologi UGM itu.
Baca juga: BEM UI Kecewa Narasi dan Pesan Perpecahan Semakin Terasa Menjelang Pemilu 2024
Dalam petisi tersebut juga mengingatkan Presiden Jokowi agar mengingat dan berpegang teguh pada jati diri UGM, yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.
Presiden Joko Widodo seharusnya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.
Tindakan Presiden Jokowi, lanjut Koentjoro, dinilai tidak menunjukkan prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi Pancasila.
Melalui petisi ini, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika UII menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".