Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres 2024 Diprediksi Satu Putaran, TPN Ganjar-Mahfud: Kalau Prosesnya Merusak Demokrasi Tidak Etis

Kompas.com - 14/02/2024, 20:48 WIB
Abdul Haris Maulana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy angkat bicara soal prediksi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berlangsung satu putaran.

Ronny menyampaikan, pihaknya tidak mempermasalahkan Pilpres satu putaran apabila proses pelaksanaannya berlangsung secara demokratis.

"Dari awal memang kita sudah tahu lah, banyak yang menggencar-gencarkan soal satu putaran. Kalau seandainya prosesnya ini merusak demokrasi, menurut kami tidak etis ya," kata Ronny dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (14/2/2024).

Baca juga: Soal Hasil Quick Count, TPN Ganjar-Mahfud: Sabar, Jangan Sedih Dulu

Ronny melanjutkan, TPN Ganjar-Mahfud berusaha menjaga kualitas demokrasi semakin baik, bukan mundur lagi.

Sayangnya, hal itu tak terwujud lantaran ada banyak kecurangan sepanjang proses Pemilu 2024.

"Sekarang banyak yang bersuara bahwa ini terjadi kemunduran (demokrasi), bukan kami yang berbicara, banyak yang dari akademisi, beberapa teman-teman dari NGO (non govermental organization) menyampaikan, tidak hanya dari dalam tapi luar negeri," jelasnya.

Terkait kecurangan dalam pelaksaan Pemilu 2024, Ronny menyebut TPN Ganjar-Mahfud tengah mengumpulkan bukti-bukti yang didapat.

Baca juga: Cermati Kemungkinan Kecurangan Pemilu, PDI-P Usulkan TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus

"Kita melihat dugaan kecurangan-kecurangan itu dengan masif. Bagaimana ada dugaan intimidasi kepada kepala desa, kemudian ada politisasi bansos yang langsung disampaikan oleh beberapa menteri yang ada di 02 (Prabowo-Gibran), itu kita sudah melihat," tuturnya.

Sebelumnya, dari hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan Litbang Kompas diperkirakan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berlangsung 1 putaran.

"Berdasarkan hitung cepat yang dilakukan Litbang Kompas di 2000 TPS sampel memprediksi bahwa data yang masuk 55,56 persen dan data tersebut sudah menunjukkan kestabilan," kata Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra saat memaparkan hasil hitung cepat Litbang Kompas di Kompas TV, Rabu (14/2/2024).

"Oleh karena itu kami menyimpulkan, memprediksi bahwa pilpres 2024 akan berlangsung 1 putaran," sambung Sutta.

Baca juga: Pantau Quick Count, TPN Ganjar-Mahfud: Sabar, Jangan Anggap Salah Satu Paslon Sudah Juara

Sutta menyampaikan, kesimpulan itu diambil setelah persentase data masuk hitung cepat Litbang Kompas mencapai 56,10 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com