PDI-P Siap Jadi Oposisi, Gerindra: Prabowo Ingin Rangkul Semua Kekuatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memerintahkan agar semua kekuatan dirangkul.

Muzani merespons Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengindikasikan PDI-P siap menjadi oposisi pemerintahan.

"Sebagai sebuah pernyataan, kami menghormati. Tetapi sekali lagi, keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," ujar Muzani di Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: Penjelasan PDI-P soal Kemungkinan Jadi Oposisi dan Berada di Luar Pemerintahan

Muzani menjelaskan, pihaknya tengah berkomunikasi dengan partai di luar pendukung Prabowo.

Muzani menyebut mereka juga membangun komunikasi dengan kubu pasangan nomor urut 01 dan 03.

"Dan Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin, partai politik, dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," imbuhnya.

Sebelumnya, dilansir Kompas TV, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, partainya siap kembali menjadi oposisi bagi pemerintah yang akan berkuasa nanti.

Baca juga: Koalisi atau Oposisi

Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Berada di luar pemerintahan, ujarnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Dia menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Ketika itu, kata Hasto, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Sebab, diduga banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” ujar Hasto.