Bus Rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut Dihentikan, Transjakarta: Masyarakat yang Rugi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Daud Joseph mengaku perusahaannya tak mengalami kerugian apa pun atas pemberhentian sementara rute baru Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakarta Utara.

Ia justru menilai, masyarakat lah yang mengalami kerugian karena tidak bisa mengakses moda transportasi yang seharusnya bisa membantu mobilitas mereka.

“Tidak ada (kerugian), yang mengalami kerugian masyarakat, karena tidak bisa mendapatkan pelayanan sesuai standar,” ujar Daud ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/23/2024).

Baca juga: Mediasi Alot, Transjakarta Rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut Belum Bisa Beroperasi

Pemberhetian sementara Transjakarta rute Pulogadung–Kantor Wali Kota Jakut itu karena para sopir angkot di rute tersebut protes.

Sampai akhirnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan mediasi bersama Transjakarta dan para sopir angkot.

Hasil mediasi terakhir, Dishub memutuskan untuk memberhentikan sementara Transjakarta rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

Daud sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan para sopir angkot.

Namun, sampai saat ini, masih menunggu pertemuan selanjutnya bersama Dishub, Sudin Perhubungan, dan para sopir angkot.

Baca juga: Sopir Angkot Protes Rute Baru Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut, Transjakarta : Baiknya Saling Melengkapi

Setelah beberapa kali pertemuan, Daud belum memahami jelas alasan sopir angkot melakukan penolakan tersebut.

Ia berharap permasalahan ini cepat terselesaikan dengan baik dan menemukan titik temu agar bus rute tersebut bisa beroperasi kembali.