Kaum Perempuan Gelar "Pemungutan Suara" di Silang Monas Rayakan Hari Perempuan Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah wanita berkumpul dan merayakan Hari Perempuan Internasional di Silang Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Mereka mengatasnamakan diri sebagai "Perempuan Indonesia Geruduk Istana".

Sebagai simbol menyuarakan aspirasi, mereka melakukan "pemungutan suara". 

Konsepnya, panitia menyiapkan sebuah kotak putih yang salah satu sisinya dilapis mika sehingga isinya terlihat dari luar. Kotak itu dibuat serupa kotak suara dalam Pemilihan Suara (Pemilu). 

Baca juga: Kaum Perempuan Geruduk Istana, Teriak Mau Lebaran tapi Beras Mahal!

Pada kotak itu, tertera tulisan "Suara Perempuan, Suara Penentu" berwarna merah.

Setelah itu, orator mempersilakan peserta aksi berbaris dan membacakan tulisan di poster masing-masing.

"Stop kriminalisasi aktivis perempuan!" ujar salah satu peserta.

"Harga beras naik tapi harga buruh tercekik!" demikian kata peserta aksi lain.

Setelah itu, selayaknya kertas suara, poster dimasukkan ke kotak suara dan peserta aksi diminta mencap telapak tangan ke cat merah.

Kemudian, menempelkannya ke banner bertuliskan "Hal-hal yang merusak demokrasi".

Seusai seluruh peserta mencap tangannya, mereka mengangkat telapak tinggi-tinggi dan bersorak.

"Hari Perempuan Dunia, hidup perempuan Indonesia! Adili Jokowi, Perusak Demokrasi!" seru mereka, kemudian bersorak sambil membunyikan peluit.

Baca juga: Sejarah Hari Perempuan Internasional yang Diperingati Tiap 8 Maret

Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Internasional. Tanggal 8 Maret diperingati sebagai tonggak sejarah perjuangan perempuan seluruh dunia untuk mencapai kesetaraan, pemenuhan hak-hak, dan pengakuan atas hak asasi manusia (HAM).

Massa Perempuan Indonesia Geruduk Istana sendiri menyoroti sejumlah kemerosotan demokrasi di dalam negeri selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal yang mereka sebutkan adalah melanggengkan kekuasan oligarki dan kekerasan yang menargetkan pejuang keadilan serta impunitas pada para penjahat HAM, DPR yang dinilai tidak menjalankan fungsi check and balances, dan Jokowi yang dinilai melakukan pengkondisian politik dengan tujuan mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya.