"Jakarta harus pakai itu, termasuk zonasi parkir. Kita bisa bayangkan, dalam studi, kita kehilangan 70 persen income parkir dari on street," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (28/6/2013).
Basuki mengatakan, pentingnya integrated parkir bagi Jakarta ialah untuk menambah pemasukan bagi Pemprov DKI Jakarta sehingga angka 70 persen yang diklaim hilang akibat parkir on street bisa diselamatkan.
"Maka, ini penting. Kita harus cari sistem. Kita cari dari seluruh dunia yang kita temukan sistem ini, yang sudah dipakai dari tahun 55, sudah dipakai di beberapa ratus negara," ujar Basuki.
Sementara itu, dengan pihak ketiga, Pemprov DKI Jakarta tidak ingin menggunakan sistem profit sharing. Yang diinginkan, lanjut Basuki, adalah menggunakan revenue sharing. Pihak ketiga yang dilibatkan pun melalui proses tender.
Ia mengatakan, perusahaan yang baik nantinya akan terlihat. Pemprov DKI Jakarta dapat mengambil 30 persen keuntungan dari pendapatan seluruh parkir di Jakarta yang terintegrasi.
"Makanya, kita bilang 30 persen, kalau ada uang masuk Rp 10.000, Rp 3.000 uang kita yang masuk ke pemda, Rp 7.000 urusan dia, dia mau operasional, mau untung rugi urusan dia. Dan modal investasi semua dikeluarkan dari mereka, jadi DKI enggak ngeluarin modal 1 sen pun," ujar Basuki.
Basuki mengatakan, yang lebih penting ialah disediakannya CCTV oleh pihak ketiga sehingga Pemprov DKI Jakarta juga bisa menghemat anggaran. Selain itu, hal ini dapat menunjukkan bentuk transparasi kepada masyarakat.
"Masyarakat bisa melihat langsung uangnya masuk atau tidak. Jadi, kalau kita bayar parkir, uangnya masuk kas negara atau enggak nih," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.