"DPRD DKI Bukan Wakil Rakyat, tapi Wakil Partai"

"Katanya DPRD Jakarta wakil rakyat. Wakil rakyat apa wakil partai? Buktinya ada fraksi-fraksi yang ada di sana. Itu membuktikan DPRD DKI bukan wakil rakyat, tapi wakil partai," ujar Suwitno, koordinator aksi, dalam orasinya di depan kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2013) pagi.

Suwitno menjelaskan, pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu, perubahan ekonomis warga Jakarta kian terasa, terutama pendapatan yang tetap. Sementara itu, sejumlah harga barang naik. Hal tersebut membuat para sopir angkutan kota terpaksa menaikkan tarif, meski belum disetujui Pemprov DKI.

Di lapangan bahkan lebih memprihatinkan. Suwitno mengatakan, tak jarang para sopir angkot bertengkar dengan penumpang lantaran kenaikan tarif angkutan kota secara sepihak itu.

"Kita tak berdaya menghadapinya. Kalau kita tak menaikkan tarif angkot, kita mengalami kerugian sebesar Rp 80.000 per harinya," ujarnya.

Maka dari itu, pengunjuk rasa mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera memutuskan tarif angkutan kota secepatnya agar bisa diputuskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan Kompas.com, belasan sopir angkot yang berunjuk rasa tersebut tidak diperbolehkan memasuki Gedung DPRD DKI.

Mereka menunggu agar perwakilan mereka dapat bertemu dengan para wakil rakyat tersebut. Menunggu hal itu, para pengunjuk rasa pun duduk-duduk sambil mendengar orasi politik koordinator aksinya.