Isu Lokasari Jadi Lokalisasi Prostitusi, Basuki Sindir Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari, Taman Sari, Jakarta Barat, telah menjadi kawasan lokalisasi prostitusi. Mengenai adanya isu lokalisasi prostitusi di Lokasari, Basuki justru mengaku heran.

"Saya heran kamu saja tahu kalau ada lokalisasi, kenapa yang lain enggak pernah ribut di situ? Kan ada tuh front-front yang keras anti begituan kan? Ini semua tergantung setoran kali, ya enggak? He-he-he," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Di kawasan Lokasari itu, kata dia, banyak permukiman dan banyak rumah telah dibangun. Ia pun menjamin kawasan itu tidak digunakan sebagai lokalisasi prostitusi.

Apabila terselubung, menurut dia, di Jakarta ini juga tak sedikit jumlah griya pijat ataupun hotel yang terselubung beralih fungsi menjadi tempat prostitusi.

Mantan Bupati Belitung Timur itu kemudian mencontohkan saat Pemprov DKI menata kawasan Tanah Abang. Beredar di masyarakat, kalau di kawasan itu juga ada kawasan yang digunakan sebagai lahan prostitusi, yaitu Bongkaran.

"Enggak ada itu. Tanah Abang di Bongkaran juga tenang-tenang saja," kata Basuki.

Adapun Pemprov DKI menguasai lahan kawasan itu seluas 24.251 meter persegi (44,5 persen), PT Gemini Sinar Perkasa 5.219 meter persegi (9,6 persen), PT Gemini Sinar Pratama 9.925 meter persegi (18,25 persen).

Sementara itu, lahan kosong yang rencananya akan dibangun rusun oleh DKI dikuasai oleh PT Tenang Djaya seluas 15.000 meter persegi (27,65 persen). Pihak Lokasari memanfaatkan lahan yang dikuasainya untuk gedung olahraga, kantor kelurahan, kantor pemadam kebakaran, kantor BP THR Lokasari, kios, 35 ruko, fasilitas umum, jalan, dan tempat parkir. PT Gemini Sinar Perkasa mengelola pusat perbelanjaan dan gedung parkir.

Sementara itu, PT Gemini Sinar Pratama mengelola hotel, restoran, salon, tempat hiburan, perdagangan, bank, pusat kebugaran, rumah tinggal, kos-kosan, dan lainnya. PT Gemini Sinar Pratama inilah yang mendapat HGB sejak 1985, dan akhir kerja sama dengan DKI pada tahun 2028 mendatang.