Tak Maksimal Garap Lokasari, Pemprov DKI Akan Ambil Alih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kesal mengetahui pihak swasta melakukan wanprestasi terhadap lahan kosong di kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari, Mangga Besar, Jakarta Barat.

Pemprov DKI telah bekerja sama dengan PT Tenang Djaya sebagai pemegang hak guna bangunan (HGB). Namun, perusahaan itu justru membiarkan tanah itu kosong dan tidak terkelola baik. "Dia bertugas untuk membangun bangunan di lahan itu. Tapi, alasannya tidak bisa bangun karena krisis moneter. Nah itu yang mau kita kerjakan, dia sudah give up (menyerah) kan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Basuki menjelaskan, lahan seluas 1,5 hektar itu merupakan lahan milik Pemprov DKI. Kemudian, PT Tenang Djaya mengajukan proposal kerja sama dan mendapat HGB. Namun, hingga kini perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sesuai kerja sama yang telah disepakati dengan pihak Pemprov DKI.

Sejauh ini, Pemprov DKI mengklaim telah mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan tersebut. Namun, mereka mengaku tidak bisa berbuat banyak karena terkendala krisis moneter. "Ini sudah 22 tahun, lho. Kita lagi kaji apakah Dinas Perumahan DKI yang membangun rusun di lahan itu atau PT Jakarta Propertindo yang membangun," kata Basuki.

Untuk mengambil alih pengelolaan aset THR Lokasari, Pemprov DKI Jakarta kini sedang mencari celah hukum untuk renegosiasi dengan pihak swasta. Pada perpanjangan kontrak kerja sama antara Pemprov DKI dan pihak swasta, kecil kemungkinan Pemprov DKI mengambil alih seluruh lahan THR Lokasari.

Dalam mengelola THR Lokasari, kata Basuki, Pemprov DKI telah bekerja sama dengan pihak swasta sejak tahun 1985. Pihak swasta kemudian mendapat perpanjangan masa kerja sama pada tahun 2008 dengan jatuh tempo 20 tahun. Artinya, kerja sama baru dapat berakhir pada tahun 2028.

Melihat fakta di lapangan, kawasan sudah beralih fungsi. Dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD), kawasan Lokasari hanya memberi kontribusi kepada Pemprov DKI sekitar Rp 20 juta per bulan.