Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Ibu Kota Dipindah, Jakarta Akan Lebih Baik

Kompas.com - 08/09/2013, 09:18 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pusat pemerintahan yang baru, SBY yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik.

Meski ibu kota akan pindah, SBY mengatakan, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Dia pun memberi contoh negara-negara yang sudah memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi, seperti Turki, Australia, dan Malaysia.

"Pelajari, misalkan apa yang terjadi dengan adanya Putra Jaya, sedangkan Kuala Lumpur juga masih bisa berfungsi dengan baik," katanya dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9/2013), seperti dikutip dari laman www.president.go.id.

Presiden menjelaskan, dirinya sudah memikirkan adanya upaya pemindahan ibu kota dari Jakarta sejak 4-5 tahun lalu. Sejak saat itu, SBY mengaku telah membentuk tim kecil yang membahas kemungkinan pusat pemerintahan baru. Waktu itu muncul berbagai pemikiran, debat wacana, tetapi SBY mengaku memilih diam.

"Mengapa saya lebih memilih diam karena kebiasaan di negeri kita ini apa pun kalau muncul ide baru langsung didebat atau disalahkan. Sebaliknya, kalau saya mengatakan tidak perlulah kita memikirkan pusat pemerintahan yang baru, tetap disalahkan juga," ungkapnya.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers memuji prestasi tim bukutangkis Indonesia

Lebih lanjut, SBY mengklaim telah memikirkan masa depan Jakarta 10-30 tahun lagi mulai sekarang. Pemikiran ini, lanjutnya, menjadi tanggung jawabnya maupun presiden yang akan menggantikannya nanti.

"Kalau memang secara ekonomi kita sudah kuat, pertumbuhan, GDP, income per kapita, kemudian kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," jelasnya.

Putra Jaya merupakan kota yang menjadi pusat pemerintahan Malaysia sejak 1999, menggantikan peran Kuala Lumpur. Di sanalah, kantor-kantor pemerintahan berdiri. Namun, gedung parlemen dan kediaman Sultan Malaysia tetap berada di Kuala Lumpur, yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

Sementara itu, di Turki, ibu kota negara terletak di Ankara. Kota ini bukan kota yang terbesar di negara itu karena kota paling besar, terkenal, dan menjadi pusat ekonomi berada di Istanbul. Sementara di Australia, Canberra dipilih sebagai ibu kota pada tahun 1908 sebagai kompromi dari rivalitas dua kota terbesar di negeri kanguru itu, Sydney dan Melbourne.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com