Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Pimpin Jakarta, Kinerja Jokowi Dinilai Belum Spektakuler

Kompas.com - 12/09/2013, 10:50 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setahun sudah Joko Widodo memimpin Jakarta dan menjalankan beberapa programnya yang pelan tetapi pasti sudah terlihat hasilnya. Namun, hasil kerja Gubernur DKI itu dinilai tidak spektakuler.

"Sebenarnya, pekerjaan yang dia hasilkan itu biasa-biasa saja, enggak ada yang spektakuler dari Jokowi," kata pengamat politik UI, Iberamsjah, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Saat ini, kata dia, publik melihat Jokowi bukan dari kinerjanya, melainkan dari penokohan dan karakternya. Terkait unggulnya Jokowi di berbagai survei capres, menurut dia, hal itu diukur dari parameter politik, bukan parameter kinerja apa saja yang telah dikerjakannya. Oleh sebab itu, nama Jokowi menjadi yang paling populer saat ini.

Meski begitu, dia mendukung PDI Perjuangan memajukan Jokowi sebagai calon presidennya. Momen 2014, kata dia, adalah momen yang tepat untuk partai Megawati Soekarnoputri itu kembali mendapatkan simpati rakyat dan tidak lagi menjadi oposisi di dalam pemerintahan.

Keinginan untuk tidak lagi menjadi oposisi pada tahun 2014 itu pun telah disampaikan oleh Megawati, Puan Maharani, dan Maruarar Sirait. "Enggak ada masalah untuk kepentingan nasionalnya. Namanya juga kepantasan Jokowi itu hanya dilihat dari parameter politik, kok, bukan kinerjanya," jelas Iberamsjah.

Selain itu, menurut dia, penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang dan permasalahan Waduk Pluit dapat menjadi bekal Jokowi untuk maju menjadi calon presiden. Dengan itu, masyarakat Jakarta maupun Indonesia akan memilihnya untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Sementara terkait kemungkinan apakah DPRD DKI akan mengganjal langkah PDI Perjuangan dan Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2014, menurutnya, bernegosiasi dengan lembaga DPRD DKI adalah sebuah hal yang mudah. Pasalnya, dahulu, saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan tidak menyelesaikan masa jabatannya, dengan mudah, ia mendapatkan izin maju dalam Pilkada DKI dari DPRD Surakarta.

Nantinya, pendekatan yang ia lakukan di Surakarta akan kembali dilakukannya di Jakarta. "DPRD itu kalau sudah politik, semuanya bisa diatur," kata Iberamsjah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com