Basuki: Penyadapan oleh AS, Pak Jokowi Kok Disalahin?

"Pak Jokowi kok disalahin, hubungannya apa coba?" kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (4/11/2013).

Menurut Basuki, aksi penyadapan itu terjadi sebelum dibangunnya Gedung Kedutaan Besar AS yang baru. Bahkan, Gedung Kedubes AS yang terletak tak jauh dari Balaikota Jakarta itu baru akan direnovasi kembali. Jadi, tudingan Ramadhan kepada Jokowi adalah sebuah pernyataan salah sasaran.

Gedung Kedubes AS yang terletak tepat di samping Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, pun telah berdiri sejak lama, sebelum Jokowi-Basuki menjabat sebagai pimpinan Ibu Kota.

"Saya enggak tahu kalau sampai ada penyadapan. Masak kita masuk, terus jadi sasaran penyadapan," ujar Basuki.

Gedung Kedubes AS saat ini memang dalam proses renovasi untuk diperluas dan diperbesar. Melalui izin pembangunan yang telah ada itu, kata Basuki, Pemprov DKI tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab, sebuah kedutaan merupakan simbol sebuah hubungan kenegaraan.

Kendati demikian, Pemprov DKI memberikan syarat kepada pihak AS agar pembangunan loket permohonan pembuatan visa tidak mengganggu trotoar yang merupakan fasilitas publik. Basuki menginginkan agar loket visa itu dibangun lebih menjorok ke dalam agar tidak menimbulkan antrean di trotoar.

Atas pemberian izin renovasi perluasan Gedung Kedubes AS itu, Pohan menyoroti itu dapat membuka celah bagi AS untuk melakukan aksi penyadapan. "Izin pembangunan Kedubes itu kan dari Jokowi. Kalau benar, itu berarti memberikan lampu hijau untuk disadap," kata Pohan.

Gedung Kedubes AS di Jakarta masuk dalam daftar 90 pos yang disebut memiliki fasilitas penyadapan. Informasi ini berdasarkan keterangan mantan analis Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Edward Snowden. Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangon adalah lokasi lain di Asia yang disebut dalam daftar itu sebagai pos penyadapan Amerika.