Basuki Jamin Audit BPKP Tak Hambat Pengerjaan JLNT

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak akan menghambat penyelesaian pembangunan jalan layang non-tol (JLNT) Tanah Abang-Kampung Melayu. Ia yakin proyek itu akan rampung pada tahun ini.

"Yang penting bisa selesai akhir tahun ini. Kita teruskan pengerjaannya sudah seizin BPKP," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (4/11/2013).

Setelah audit oleh BPKP itu selesai, nantinya akan dapat diketahui apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib membayar Rp 200 miliar kepada kontraktor atas keterlambatan itu. Basuki mengatakan, pengerjaan proyek itu akan tetap dilanjutkan walaupun tenggat penyelesaiannya tinggal beberapa hari lagi.

"Penyerapan anggaran dinas DKI juga baru 46 persen. Deadline-nya juga tinggal 1,5 bulan lagi. Bisalah (selesai)," ujar Basuki.

Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan, audit JLNT itu akan selesai November ini. Salah satu hambatan penyelesaian audit JLNT itu karena masih menunggu laporan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengenai audit fisik bangunan. Adapun komponen-komponen yang diaudit oleh Kementerian PU meliputi detail engineering design (DED), fisik proyek, serta lelang proyek.

"Sekarang hasil penilaian dari Kementerian PU sudah kami terima, kemudian kami pelajari dan November ini selesai," kata Mardiasmo.

Ia mengatakan, laporan dari Kementerian PU mengenai teknis bangunan akan diolah kembali bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kemudian digabung dengan audit pemeriksaan-pemeriksaan lain. Pengkajian itu diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua pekan. Mardiasmo menyebutkan, proses dan hasil audit ini tak akan berpengaruh pada pengerjaan JLNT.

Proyek pembangunan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang terdiri atas tiga paket pembangunan, yaitu paket Casablanca, paket Prof. Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Proyek yang seharusnya selesai tahun 2012 itu tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, Pemprov DKI meminta BPKP melakukan penilaian terhadap pembangunan proyek tersebut apakah ada indikasi penyelewengan (wanprestasi) atau tidak. PT Istaka Karya sebagai kontraktor melanjutkan pekerjaan pembangunan proyek pada tahun ini dengan anggaran Rp 200 miliar. BPKP mulai bekerja melakukan audit sejak Mei 2013.