Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut Jokowi Revisi UMP, Buruh "Ngadu" ke PDI-P

Kompas.com - 12/11/2013, 08:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh se-Jakarta mendatangi DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan, Senin (11/11/2013) kemarin. Mereka meminta anggota fraksi menyampaikan tuntutan kepada Gubernur DKI Joko Widodo, yakni merevisi besaran upah minimum provinsi.

Heri, perwakilan buruh, mengungkapkan, UMP 2014 yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana harga kebutuhan sandang, pangan, dan papan kian melambung. Kondisi itu dianggap tidak dimasukkan ke penghitungan UMP.

"Aspek yang harusnya diperhatikan, tidak diperhatikan. Kita minta angka itu tak layak dan perlu dipertimbangkan lagi," ujarnya.

Heri mengaku, selain ke Fraksi PDI Perjuangan, para buruh juga pernah langsung menyampaikan permohonan revisi kepada Jokowi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI. Namun, tuntutan tersebut diketahui tidak dipenuhi. Heri menilai pemerintah tak perlu malu mencabut sesuatu yang telah diputuskan pemerintah.

"Gubernur sebelumnya juga pernah kan melakukan revisi. Jadi, Jokowi tidak perlu malu merevisi UMP yang ditetapkan," ujarnya.

Sesuai mekanisme

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Prassetyo Edi Marsudi mengatakan, secara konstitusional, UMP 2014 telah melalui prosedur, yakni dibahas secara tripartid antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Oleh sebab itu, peluang pemerintah akan melakukan revisi sangat kecil.

Kendati demikian, pihaknya akan tetap menyampaikan tuntutan tersebut kepada Gubernur DKI Joko Widodo segera. "Sebagai bentuk tindak lanjut, akan tetap sampaikan aspirasi buruh kepada Pak Gubernur. Itu memang mekanisme," ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya, William Yani, mengatakan, pihaknya tidak sepakat atas penetapan UMP 2014 sebesar Rp 2,4 juta. Namun, pihaknya juga tidak sepakat dengan buruh yang meminta UMP sebesar Rp 3,7 juta. Menurutnya, idealnya UMP 2014 sesuai dengan kondisi saat ini adalah Rp 2,8 juta.

"Buruh tidak logis tuntutannya, tapi pemerintah juga keterlaluan. Hitung-hitungan kami UMP ada di besaran Rp 2,8 juta," ujarnya.

Kendati demikian, William mengaku tidak berharap banyak UMP 2014 bakal direvisi. Sebagai bentuk kompensasi, pihaknya pun meminta Jokowi agar lebih mengoptimalkan fasilitas bagi buruh, misalnya transportasi murah, rumah murah, akses kesehatan, dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja Tusuk Seorang Ibu di Bogor Hingga Pisau Patah

Remaja Tusuk Seorang Ibu di Bogor Hingga Pisau Patah

Megapolitan
Jukir Liar Minimarket Ikhlas “Digusur” Asal Pemerintah Beri Pekerjaan Baru

Jukir Liar Minimarket Ikhlas “Digusur” Asal Pemerintah Beri Pekerjaan Baru

Megapolitan
Warga Bekasi Tewas Tertabrak Kereta di Kemayoran karena Terobos Palang Pelintasan

Warga Bekasi Tewas Tertabrak Kereta di Kemayoran karena Terobos Palang Pelintasan

Megapolitan
Manjakan Lansia, Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Tak Lagi Pakai Tempat Tidur Tingkat

Manjakan Lansia, Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Tak Lagi Pakai Tempat Tidur Tingkat

Megapolitan
KAI Commuter: Perjalanan Commuter Line Rangkasbitung-Tanah Abang Picu Pertumbuhan Ekonomi Lokal

KAI Commuter: Perjalanan Commuter Line Rangkasbitung-Tanah Abang Picu Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Megapolitan
Tiga Jenazah ABK Kapal yang Terbakar di Muara Baru Telah Dijemput Keluarga

Tiga Jenazah ABK Kapal yang Terbakar di Muara Baru Telah Dijemput Keluarga

Megapolitan
Gangguan Jiwa Berat, Ibu yang Bunuh Anak Kandung di Bekasi Sempat Dirawat di RSJ

Gangguan Jiwa Berat, Ibu yang Bunuh Anak Kandung di Bekasi Sempat Dirawat di RSJ

Megapolitan
Jika Profesinya Dihilangkan, Jukir Liar Minimarket: Rawan Maling Motor dan Copet!

Jika Profesinya Dihilangkan, Jukir Liar Minimarket: Rawan Maling Motor dan Copet!

Megapolitan
Polisi: Ibu yang Bunuh Anak Kandung di Bekasi Alami Gangguan Kejiwaan Berat

Polisi: Ibu yang Bunuh Anak Kandung di Bekasi Alami Gangguan Kejiwaan Berat

Megapolitan
Imbas Tanah Longsor, Warga New Anggrek 2 GDC Depok Khawatir Harga Rumah Anjlok

Imbas Tanah Longsor, Warga New Anggrek 2 GDC Depok Khawatir Harga Rumah Anjlok

Megapolitan
Kisah Iyan, Korban Banjir Cipayung yang Terpaksa Mengungsi ke Rumah Mertua 2 Bulan Lamanya...

Kisah Iyan, Korban Banjir Cipayung yang Terpaksa Mengungsi ke Rumah Mertua 2 Bulan Lamanya...

Megapolitan
Maling Motor 'Ngadu' ke Ibunya Lewat 'Video Call' Saat Tertangkap Warga: Mak, Tolongin...

Maling Motor 'Ngadu' ke Ibunya Lewat 'Video Call' Saat Tertangkap Warga: Mak, Tolongin...

Megapolitan
Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Sediakan Alat Pijat dan 'Treadmill' untuk Calon Jemaah Haji

Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Sediakan Alat Pijat dan "Treadmill" untuk Calon Jemaah Haji

Megapolitan
Penampakan Rumah TKP Penusukan Seorang Ibu oleh Remaja Mabuk di Bogor, Sepi dan Tak Ada Garis Polisi

Penampakan Rumah TKP Penusukan Seorang Ibu oleh Remaja Mabuk di Bogor, Sepi dan Tak Ada Garis Polisi

Megapolitan
Anggap Pendaftaran Cagub Independen DKI Formalitas, Dharma Pongrekun: Mustahil Kumpulkan 618.000 Pendukung

Anggap Pendaftaran Cagub Independen DKI Formalitas, Dharma Pongrekun: Mustahil Kumpulkan 618.000 Pendukung

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com