Tak Yakin DPRD Setuju, Basuki Minta Ancol Bangun Rusun

"Uang kita bukannya tidak ada, kalau minta ke DPRD juga belum tentu dapat. Nah, kita berpikir, mereka wajib mengerjakan rusun, jadi untung kita," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Apabila PT PJA tidak mau melakukan kewajibannya, Basuki mengancam Pemprov DKI akan mencabut izin reklamasi pantai Ancol yang saat ini sedang dikerjakan PJA. Apabila telah mendapatkan izin reklamasi, menurut Basuki, PT PJA akan meraih keuntungan yang besar. Sementara pembangunan rusun merupakan kompensasi PT PJA kepada DKI.

Saat ini, jelasnya, Pemprov DKI sedang melakukan tawar menawar dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Selain melakukan penawaran bersama PT PJA, DKI melakukan penawaran dengan PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro).

Dalam pertemuan yang dilakukan Basuki bersama PT PJA, pihak PT PJA mengatakan kepadanya akan memberikan sesuatu yang kecil terlebih dahulu kepada DKI. "Ya, kita bilang, kalian ajukan saja surat mau sumbang apa. Mau beresin Waduk Sunter atau yang lain. Namanya juga tawar menawar, ya kita tes dulu dengan perusahaan yang sudah Tbk tapi kita punya saham di sana," ujar Basuki.

PT PJA menambah land bank melalui reklamasi pantai di Ancol Timur seluas 125 hektar. Reklamasi pantai Ancol itu merupakan bagian dari rencana reklamasi Pantai Utara berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995.

Renananya, pelaksanaan pengerjaan reklamasi Ancol Tahap I (2010–2014) dilaksanakan, dengan area reklamasi seluas 125 H. Pekerjaan reklamasi ini didasarkan atas studi kelayakan yang dikerjakan oleh PT Fajar Puri Mandiri bekerja sama dengan konsultan dari Cina pada tahun 2006.

Lelang pekerjaan senilai Rp 1,6 Triliun telah dilakukan pada akhir Tahun 2009 yang dimenangkan oleh PT. Jaya Kontruksi. Sedangkan kepenguasaan lahan hasil reklamasi berdasarkan data dari PT. PJA adalah 85 hektar dipegang PT Manggala Krida Yuda dan PT PJA menguasai 40 hektar.