Pemprov DKI Somasi Warga Taman Burung Waduk Pluit

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengultimatum warga Taman Burung Waduk Pluit yang menuntut ganti rugi atas rumah mereka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI serius akan membawa permasalahan itu ke ranah hukum.

"Bawa, kita sudah laporin kok hari ini ke polisi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Pemprov DKI melaporkan warga dengan mengatasnamakan PT Jakarta Propertindo. Warga dilaporkan dengan klausul menduduki lahan negara. Basuki mengatakan, warga yang dilaporkan DKI adalah Ali (38), warga yang mengklaim memiliki rumah paling banyak di lahan tersebut. Ali mengaku telah membangun 10 rumah permanen dengan biaya Rp 4 miliar dan meminta ganti rugi Rp 2 miliar. "Pak Ali itu yang kita laporkan," ujar Basuki.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi mengatakan, PT Jakpro baru mengirimkan somasi kepada warga untuk segera meninggalkan lahan negara tersebut. Apabila somasi tidak dipenuhi dalam jangka waktu 3x24 jam, maka PT Jakpro baru akan melayangkan laporan ke polisi.

"Secara resmi, kami belum melaporkan ke polisi. Setelah somasi diabaikan, baru kami akan lapor polisi," kata Budi.

Warga Taman Burung Waduk Pluit tetap menuntut ganti rugi atas rumah mereka yang dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta. Ali termasuk salah satu warga yang berharap ada ganti rugi atas bangunannya. Setidaknya setengah dari uang yang telah ia keluarkan. Tuntutan ganti rugi juga disampaikan oleh warga lain, tetapi tidak sampai menyebut nominal.

Ali menyebutkan, selama pemerintah belum memberikan ganti rugi, warga akan tetap bertahan. Ia merasa pemerintah tidak menunjukkan rasa manusiawi. Ia berharap pemerintah mendatangi warga dan melakukan dialog dengan mereka karena warga merasa dirugikan. Ali bersama para warga yang masih bertahan menutup Jalan Pluit Timur Blok G dengan harapan mendapat uang ganti rugi dari pemerintah.