Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Spanduk "Usir Ahok Dari Jakarta" Mejeng di Pagar DPRD DKI

Kompas.com - 22/12/2013, 19:42 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebuah spanduk berukuran sekitar 2 x 0,5 meter bertuliskan "Usir Ahok Dari Jakarta Sekarang Juga, Karena Mau Cabut Subsidi BBM di DKI Jakarta" tampak terpajang di pagar Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2013) ini.

Spanduk yang bermakna tendensius itu dipasang tepat di belakang kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balaikota Jakarta.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, spanduk yang didominasi warna hijau itu berasal dari sebuah organisasi yaitu Forum Betawi Bersatu Se-Jabodetabek (FBB). Selain itu, tampak juga foto Ketua Umum FBB KH Endang yang sedang berdakwah.

Belum ada satuan pengamanan dalam (Pamdal) Balaikota dan DPRD DKI yang menurunkan spanduk itu. Personel Satpol PP pun tak menurunkan spanduk penolakan terhadap wacana yang dilontarkan Basuki untuk mengantisipasi kemacetan Jakarta tersebut.

Saat dikonfirmasi kepada Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santoso, ia mengaku baru mendapat laporan tersebut. Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta itu juga terkejut mengapa spanduk perlawanan tersebut bisa terpampang di gedung pemerintahan.

"Sebentar lagi saya perintahkan Satpol PP Jakarta Pusat segera menurunkan spanduk itu," kata Kukuh.

Untuk diketahui sebelumnya, Basuki merencanakan penghentian pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke pusat kota Jakarta. Rencana itu telah diusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Basuki mengatakan, rencana tersebut sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat atas mobil murah atau low cost green car (LCGC). Ia mengaku kecewa dengan Menteri Perindustrian M Hidayat yang sempat mengatakan kalau mobil murah dijual di luar Jakarta.

Faktanya, mobil murah juga beredar di Jakarta dan kini telah beroperasi di berbagai sudut wilayah Ibu Kota.

Di samping itu, mobil murah juga pernah dijamin tidak menggunakan BBM subsidi, tetapi ternyata Pertamina mengeluarkan RFID (Radio Frequency Identification) untuk kendaraan pribadi. Hal itu berarti kendaraan pribadi berhak menggunakan BBM bersubsidi.

Adapun beberapa keuntungan yang didapatkan selain pengalihan ke transportasi massal adalah negara tidak lagi dibebani subsidi dan dapat mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com