Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: PNS Biasa Pakai CR-V, Mana Mau Pakai Xenia

Kompas.com - 03/01/2014, 14:01 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, gaya hidup pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta tinggi. Oleh karena kebiasaan itu, tak sedikit PNS DKI yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan dinas.

Sejak kali pertama menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, ia melihat tak sedikit PNS DKI yang minta kendaraan dinas. Mulai dari motor sampai mobil.

"Tapi saya pikir buat apa, toh semua PNS DKI pasti punya kendaraan pribadi. PNS mobilnya bagus-bagus, biasa pakai (Honda) CR-V, mana mau disuruh pakai mobil dinas (Daihatsu) Xenia," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Menurut Basuki, banyak PNS DKI Jakarta yang berpenghasilan tinggi, bahkan bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Padahal, yang dipangkunya bukan jabatan strategis.

Saat ini, kata Basuki, Pemprov DKI sedang menyusun sistem agar PNS mendapat tunjangan tambahan untuk transportasi. Dengan demikian, jika harus menggunakan kendaraan pribadi, maka ia tidak harus mengeluarkan uang dari gajinya.

"Kita tahulah, kalau kendaraan dinas, servis dan ganti olinya dibayar APBD. Jadi, kita mau bikin sistem tambahan transportasi ini," kata Basuki.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan menggunakan sistem sewa kendaraan, dan tidak lagi membeli kendaraan dinas. Penyewaan kendaraan itu tidak berlaku bagi kendaraan-kendaraan operasional Satpol PP, pemadam kebakaran, Dishub DKI Jakarta, truk sampah, dan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya.

Untuk mendukung penerapan Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, menurut Basuki, Pemprov DKI akan mengoptimalkan unit bus antar jemput PNS DKI. Bus pegawai itu dapat melintas di jalur transjakarta.

Ia juga merancang sebuah sistem agar bus jemputan itu ditempatkan di perumahan pegawai, misalnya di Bintaro. Hal itu untuk mendukung ketepatan waktu PNS dalam bekerja.

Basuki mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono untuk memasukkan bus sekolah dan bus pegawai di jalur transjakarta. Program itu diyakini akan mendorong pegawai menggunakan bus jemputan.

"Bayangkan kalau bus itu mengangkut 60-70 orang, bisa hemat mobil 60-70 mobil. Cuma memang sekarang harus kita perluas wilayahnya," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com