Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Jokowi, Bupati Bogor Klaim Warganya Tak Tolak Pembuatan Waduk

Kompas.com - 27/01/2014, 18:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Bogor Rachmat Yasin mengklaim rencana pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Jawa Barat untuk menanggulangi banji di Jakarta berjalan lancar. Berdasarkan sosialisasi dengan warganya, tidak ada satu pun yang menolak rencana pembangunan waduk tersebut.

"Rabu lalu langsung saya sosialisasikan warganya. Tidak ada satu pun warga saya yang menolaknya. Rakyat saya tidak ada yang memberi resistensi," kata Rachmat di Balaikota Jakarta, Senin (27/1/2014).

Rachmat mengatakan, berdasarkan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, luas Waduk Ciawi adalah 107 hektar, sedangkan Waduk Sukamahi seluas 24,8 hektar. Pembangunan Waduk Ciawi akan membebaskan lahan milik 145 kepala keluarga (KK). Adapun pembangunan Waduk Sukamahi harus membebaskan lahan milik 130 KK.

Ratusan kepala keluarga yang dibebaskan lahannya, kata Rachmat, mendapatkan uang ganti rugi melalui proses appraisal price atau harga pasaran. Pemkab Bogor telah menyediakan lahan pengganti di beberapa desa tidak jauh dari desa warga sebagai tempat tinggal.

"Prinsipnya, mereka kita kasih uang untuk mendapatkan tanah lagi untuk tempat tinggal. Kita sediakan di Desa Sukakarya, Desa Sukagalih, serta beberapa desa yang tidak jauh," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bahwa dua waduk tersebut akan menjadi aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemanfaatan waduk diatur tidak hanya untuk warga Ibu Kota, tapi juga bagi warga sekitar waduk.

Untuk pembebasan lahan, Pemprov DKI menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, karena APBD 2014 sudah disahkan, Pemprov DKI baru akan mengeluarkan dana Rp 200 miliar tahun ini. Sisanya akan ditambahkan di APBD Perubahan 2014.

"Enggak ada masalah saya rasa. Situ-situ di Bogor itu sangat memengaruhi air masuk ke Jakarta. Makanya, pembebasan lahan tahun ini sudah harus clear," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Megapolitan
Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Megapolitan
Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Megapolitan
Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com