Tanda Tanya di Balik Pengadaan Bus Baru Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan rusaknya komponen bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru didatangkan dari Cina, terus bergulir. Banyak kecurigaan dan kejanggalan menyeruak dari proses pengadaannya. Masalah ini mencuat setelah adanya foto-foto yang menunjukkan kondisi bus tak layak karena komponennya rusak.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono  menganggap hal itu persoalan minor. Ia mengatakan, Dishub DKI baru membayar 30 persen dari total nilai proyek dan akan menuntut  PT San Abadi selaku Agen Pemegang Merek atau APM untuk mengganti kerusakan komponen bus.

Merasa dirugikan, Pristono juga mengatakan, Dishub akan menggandeng surveyor Sucoffindo, untuk menilai apakan bus-bus yang telah diserahkan pemenang tender sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak.

"Hasil penilaian surveyor itu akan menjadi dasar Dishub DKI untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sebesar 70 persen," ujar Pristono kepada Kompas.com, Selasa(11/2/2014) sore.

PT San Abadi telah berkomitmen untuk mengganti komponen bus yang rusak akibat proses pengapalan tersebut secepatnya.

Siapa PT San Abadi?

Munculnya PT San Abadi sempat dipertanyakan. Sebab, perusahaan ini bukan pemenang tender pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. Belakangan, diketahui bahwa PT San Abadi hanya vendor PT Saptaguna Dayaprima, satu dari lima pemenang tender.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan mekanisme tender proyek ini. Menurutnya, janggal jika PT Saptaguna yang menjadi pemenang tender menyerahkan pekerjaan proyek itu kepada pihak lain. Apalagi, yang diserahkan tersebut adalah bus utuh, bukan komponen bus saja.

"PT San Abadi itu siapa sebenarnya? Kok ia bukan pemenang tender malah ia bertindak sebagai importir? Memang sih itu tidak diatur dalam Undang-Undang. Tapi hal itu saja sudah menunjukan bahwa ada penyelewengan di dalam proses tendernya," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan adanya penyerahan proyek kepada pihak ketiga, menimbulkan kecurigaan adanya dugaan penggelembungan dana.

"Banyak masalah yang disampaikan ke aparat Pemprov, mereka (Dishub DKI) makin senang karena bisa ajukan anggaran sebesar mungkin ke APBD. Artinya mereka itu juga sudah hitung, berapa besar anggaran yang mereka korup, kira-kira gitu," jelas Tigor.

"Tugas Jokowi-Ahok sangat berat sekali untuk membersihkan mereka," lanjutnya.

Penelusuran Kompas.com menemukan bahwa PT San Abadi rupanya anak perusahaan New Armada, perusahaan yang tahun 2003-2004 lalu, terlibat mark up pengadaan bus Transjakarta Koridor I hingga berujung dipenjarakannya Kadishub DKI kala itu, Rustam Efendi serta stafnya.

Sesuai prosedur

Sekretaris Dishub DKI Drajat Adhyaksa mengatakan keberadaan PT San Abadi dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB,tak melanggar peraturan. Ketika membuka tender pengadaan bus, tiap peserta ikut menyertakan mitra yang terikat dalam Kerja Sama Operasi atau KSO. Dalam hal pengadaan bus Transjakarta dan BKTB, PT Saptaguna mengajukan mitra, yakni San Abadi.