Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki dan Rano Karno Sama-sama Keluhkan Kebijakan Pusat

Kompas.com - 18/02/2014, 13:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah pusat diminta membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Selama ini, pemda merasa campur tangan pusat belum cukup membantu mengurai masalah. Tak jarang, sejumlah kebijakan pusat justru menghambat penyelesaian masalah di daerah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, hambatan dari pemerintah pusat telah dirasakan oleh pemimpin Ibu Kota di era sebelumnya. Basuki menganggap pemerintah pusat sulit bersinergi dengan pemda sehingga penuntasan masalah di Jakarta tak jarang menjadi terkendala oleh rumitnya birokrasi.

Salah satu contohnya, kata Basuki, adalah saat Pemprov DKI Jakarta ingin membuat sodetan di Sungai Cisadane. Rencana itu akhirnya terhambat karena tak ada izin dari pemerintah pusat.

"Itu di Dinas PU (Pekerjaan Umum), kita ingin bantu buat sodetan agar air Cisadane mengalir ke Jakarta, tapi enggak dikasih. Kita coba pakai uang sendiri, tapi tetap enggak dikasih. Kan aneh, dulu Bang Yos (Sutiyoso) sampai ngeluh," kata Basuki, dalam sebuah diskusi di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Banten Rano Karno juga menyampaikan hal serupa. Ia menyayangkan aturan pemerintah pusat yang sering menghambat pembangunan atau pemeliharaan aset di daerahnya.

Provinsi Banten, kata Rano, merupakan salah satu daerah yang relatif unik karena memiliki banyak situ dan waduk. Akan tetapi, Pemprov Banten tak memiliki wewenang untuk membangun dan memelihara seluruh situ dan waduk tersebut.

"Semuanya wewenang pusat. Jadi, pas Situ Gintung jebol, kita bingung ini tanggung jawab siapa? Kita mau pelihara saja enggak punya wewenang," pungkasnya.

Basuki dan Rano hadir di Gedung DPD untuk memenuhi undangan diskusi dari Komite I untuk membahas usulan RUU Megapolitan. Hadir juga dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan sejumlah bupati/wali Kota dari sekitar Jabodetabek dan Cianjur.

Ada empat isu yang dibahas dalam diskusi itu, yakni isu sosial kependudukan dan degradasi lingkungan, isu tata air dan banjir, isu transportasi, dan isu kelembagaan yang lemah. Diharapkan, hasil diskusi akan mematangkan rencana tentang UU Megapolitan agar pembangunan berjalan dengan penuh sinergi antara satu daerah dan daerah di sekitarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Megapolitan
Ini Berkas yang Harus Disiapkan untuk Ajukan Uji Kelayakan Kendaraan 'Study Tour'

Ini Berkas yang Harus Disiapkan untuk Ajukan Uji Kelayakan Kendaraan "Study Tour"

Megapolitan
Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Polisi: Frustasi, Ingin Bunuh Diri

Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Polisi: Frustasi, Ingin Bunuh Diri

Megapolitan
5 Tahun Diberi Harapan Palsu, Sopir Angkot di Jakut Minta Segera Diajak Gabung ke Jaklingko

5 Tahun Diberi Harapan Palsu, Sopir Angkot di Jakut Minta Segera Diajak Gabung ke Jaklingko

Megapolitan
Seorang Perempuan Luka-luka Usai Disekap Dua Pria di Apartemen Kemayoran

Seorang Perempuan Luka-luka Usai Disekap Dua Pria di Apartemen Kemayoran

Megapolitan
Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' di Jaktim Ternyata Tulang Punggung Keluarga

Korban Begal Bermodus "Debt Collector" di Jaktim Ternyata Tulang Punggung Keluarga

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Ditangkap

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Ditangkap

Megapolitan
Polisi Ungkap Alasan Siswa SMP di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah: Merasa Dijauhi Teman

Polisi Ungkap Alasan Siswa SMP di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah: Merasa Dijauhi Teman

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com