Utang Tiang, Sumber Masalah Proyek Monorel

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengerjaan proyek monorel hingga kini belum dapat berjalan. Direktur Utama PT Jakarta Monorail (JM) John Aryananda mengatakan, hambatan itu terutama disebabkan belum selesainya kewajiban pembayaran utang tiang-tiang pancang milik PT Adhi Karya.

"Meskipun kemarin kita sudah bicarakan PKS dengan DKI, kalau urusan tiang pancang belum selesai, proyek belum dapat kita jalankan," kata John dalam konferensi pers yang digelar di Teluk Betung, Jakarta, Jumat (21/2/2014).

John menolak jika perusahaannya disebut memiliki utang sebesar Rp 193 miliar kepada PT Adhi Karya. Menurut John, angka itu tidak berlandaskan hukum yang kuat. Tiang pancang monorel yang mangkrak berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Sesuai dengan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PT JM harus membayar sebesar Rp 204 miliar kepada Adhi Karya, tetapi PT JM menawarnya.

Pada masa Gubernur Fauzi Bowo, Pemprov DKI mau membayar tiang tersebut sesuai harga dari BPKP. Namun, Adhi Karya yang saat itu masih dalam konsorsium PT JM meminta Rp 600 miliar kepada Pemprov DKI.

Penyelesaian antara Adhi Karya dan PT JM tertuang dalam akta tertanggal 15 Mei 2008 dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 617/Pdt. G/2008/PN.JKT-SEL tanggal 22 Mei 2008. Putusan itu berisikan jumlah seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawab PT JM kepada PT Adhi Karya sebesar pekerjaan desain dan konstruksi 14.020,122,03 dollar AS di luar pajak pertambahan nilai dan bunga kelalaian 2.329.579 dollar AS sehingga total kewajiban bayar adalah 16.349.701,03 dollar AS. Pada 7 Februari 2013, Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan (KJPP ANA), telah menerbitkan Laporan Ringkas Penilaian Progres Pekerjaan Proyek Jakarta Monorel per 31 Januari 2013, yaitu senilai Rp 193.662.000.000.

PT JM kemudian menawar membayar tiang-tiang tersebut sesuai dengan hasil audit BPKP tahun 2010, yaitu Rp 130 miliar. Namun, penawaran itu ditolak Adhi Karya. Adhi Karya kemudian kembali meminta BPKP mengaudit tiang mangkrak. Dalam menyelesaikan masalah itu, PT JM lebih memilih untuk menunggu hasil akhir audit BPKP tentang besaran harga tiang pancang tersebut.

"Jangan lagi dibilang kalau kita punya utang Rp 193 miliar ke Adhi Karya. Karena sebentar lagi, audit BPKP keluar dan kami akan membayar sesuai hasil audit," kata John.

Apabila proses audit dari BPKP tidak selesai bulan ini, otomatis pembangunan moda transportasi berbasis rel itu pun kembali molor. Menurut John, hal itu merupakan konsekuensi yang harus diterimanya. PT JM juga harus mengatasi ketertinggalan pembangunan proyek yang terkendala.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan groundbreaking monorel pada 16 Oktober 2013. Untuk membangun proyek monorel Jakarta, PT JM menggandeng kontraktor China Communications Construction Company Ltd (CCCC). Selain itu, mereka juga sekaligus akan membangun pabrik perakitan dan stasiun monorel.

Dibutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk merampungkan pembangunan jalur hijau monorel. Konstruksi jalur itu menelan biaya senilai 1,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 15 triliun-Rp 16 triliun. PT JM akan menggunakan konsep yang telah dikaji sejak lima tahun lalu. Rute yang diajukan pada jalur hijau dengan rute Semanggi-Casablanca-Kuningan-Sudirman-Karet-Semanggi.