Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Tak Sabar KPK Turun Tangan dalam Kasus Bus Berkarat

Kompas.com - 11/03/2014, 14:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku berharap, kasus dugaan korupsi pada pengadaan transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) segera masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan hasil laporan Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dugaan korupsi pengadaan bus itu sudah sampai pada tahap penentuan spesifikasi transjakarta dan BKTB yang baru.

KPK, kata pria yang akrab disapa Ahok ini, punya jurus untuk mengungkapnya. "Kalau di KPK, penanganannya seperti kasus pengadaan alat-alat damkar dulu. Dipereteli satu per satu sama KPK. Ditelisik ini harga berapa, ditelisik proses kenapa barang itu yang digunakan. Biar kena," papar Ahok kepada Kompas.com, Senin (10/3/2014).

Salah satu komponen yang diakui Ahok bermasalah adalah tabung bahan bakar gas (BBG) tipe 4 yang digunakan di semua bus transjakarta dan BKTB, baik yang baru maupun yang sudah lama.

Informasi ketidaklayakan tabung tipe itu sudah didapat sejak sebelumnya. Ahok mengakui, saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena proses pengadaan bus melalui sistem tender.

"Saya enggak ngerti itu soal tabung. Tapi yang pasti, sejak awal, memang sudah ada indikasi enggak benar ngadain-nya," ujar Ahok.

Oleh sebab itu, Ahok berharap investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera rampung. Ahok yakin, BPKP menemukan penyimpangan sehingga kasus bus berkarat tersebut dapat dilanjutkan segera ke KPK.

Jokowi berbenah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga menyoroti proses penentuan spek bus yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DKI dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun, Jokowi mengaku juga tidak dapat mengintervensi proses itu.

"Kita kan ndak bisa tunjuk merek tertentu. Kita hanya bisa sebut spesifikasinya apa, nah itu yang merujuk pada merek tertentu. Kalau itu, boleh. Tapi kalau merek, ya ndak bisa," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku telah menemukan solusi atas proses itu. Pada bulan April 2014, saat APBD 2014 dapat digunakan, semua pengadaan barang dan jasa menggunakan katalog elektronik (E-catalog). Dengan demikian, mulai dari penentuan spek hingga sampai pada kualitas barang yang dibeli, seluruhnya terpantau dengan baik.

"Saya kira E-catalog itu perombakan total. Ndak pakai lelang lagi. Nanti tiba-tiba yang menang bisa temanmu, bisa musuhmu. Tapi kalau e-catalog, tidak bisa lagi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, bus baru yang didatangkan Dishub DKI Jakarta mengalami kerusakan komponen, misalnya komponen berkarat dan berjamur, serta beberapa instalasi yang tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tak dilengkapi fanbelt mesin dan AC. Kondisi itu memicu tidak beroperasinya sejumlah bus.

Kesimpulan dari Inspektorat DKI Jakarta menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan bus. Misalnya, spesifikasi teknis dan gambar yang disusun BPPT tak dikaji ulang oleh Dishub DKI.

Dishub DKI juga menyurvei, harga perkiraan sendiri (HPS) hanya pada peserta lelang, bukan dari merek lainnya. Tak hanya itu, banyak peserta lelang yang tidak melampirkan metode kerja dan sertifikasi ISO 9001. Padahal, kedua hal itu adalah syarat pengadaan bus. Yang mengherankan, perusahaan yang tidak punya syarat tersebut bisa lolos jadi peserta tender.

Menurut perkembangan terbaru, terungkap bahwa sejak transjakarta diluncurkan pada tahun 2004 silam, tabung bahan bakar gas yang dipakai tidak layak. Tabung tipe 4 tersebut mudah merembes sehingga rentan meledak atau sama saja dengan membahayakan penumpang.

Kasus tersebut telah ditangani Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pejabat yang terlibat pengadaan bus telah diperiksa, antara lain mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dan Sekretaris Dinas Perhubungan Drajat Adhyaksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com