Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Kalau Cemburu, Ya Jadi Tukang Parkir Saja

Kompas.com - 21/03/2014, 12:23 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah anggapan yang mengatakan bahwa kebijakan menggaji tukang parkir sebesar Rp 4,8 juta hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi para pekerja yang lain. Kalaupun ada pihak-pihak yang cemburu, ia pun menyarankan para pekerja tersebut untuk beralih menjadi tukang parkir.

"Kalau ada yang cemburu, ya jadi tukang parkir saja. Itu artinya, Anda memiliki otak yang berpikir sempit," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Basuki menolak anggapan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghargai level jenjang pendidikan. Sebab, menurut dia, jenjang karier seorang tukang parkir dan pekerja profesional tetap memiliki perbedaan.

"Bedanya tukang parkir dan pekerja profesional, kalau tukang parkir sampai kapan pun gajinya akan tetap dua kali UMP. Kalau pekerja profesional kan bisa jadi suatu saat nanti dapat gaji Rp 100 juta," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

"Itu sama kayak adik saya, dia kerja di hotel (gajinya) Rp 800.000. Sekolah di Swiss habis Rp 150 juta. Bedanya di mana? Bedanya dia bukan menjadi tukang bersihin WC di hotel sebagai cleaning service. Suatu hari dia bisa jadi pimpinan di hotelnya," katanya lagi.

Basuki menjelaskan bahwa tujuan pemberian gaji yang besar terhadap tukang parkir dimaksudkan agar tak ada lagi kebocoran retribusi parkir. Dengan pemberian gaji yang tinggi, diharapkan para tukang parkir lebih disiplin menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan dan tak tergiur menerima uang dari warga.

"Sekarang faktanya yang jadi tukang parkir di jalanan itu bisa bawa pulang Rp 100.000-Rp 150.000 per hari. Makanya, kebocoran-kebocoran parkir jalanan itu tinggi. Makanya, kita pengin bikin sistem parkir mesin. Supaya dengan parkir mesin, tidak ada kecolongan lagi, dan gaji orang yang mengawasi mesti diperhatikan. Saya bilang sama swasta kalau Anda mau sediain parkir mesin, gaji pegawai Anda harus dua kali UMP," tukasnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan merekrut tukang parkir untuk menjadi pengawas parkir meter. Parkir meter sendiri nantinya akan dikelola oleh pihak swasta. Saat ini, perencanaan pembuatan parkir meter telah memasuki proses tender.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com