Rendahnya Serapan Anggaran DKI Mengkhawatirkan

"Kalau sekarang serapan anggarannya masih di bawah 5 persen dan baru satu digit, itu mengkhawatirkan sekali bagi sebuah pemerintah provinsi," kata pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Lisman Manurung, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Seharusnya, menurut dia, penyerapan anggaran dapat mencapai raihan di atas 10 persen. Sebab, saat ini, telah memasuki triwulan kedua atau mendekati semester pertama tahun anggaran. Artinya, seperempat tahun, pelaksanaan program dan penggunaan anggaran telah berjalan.

Ia menengarai, para SKPD dan UKPD kebingungan mengelola anggaran sebesar Rp 72 triliun. Angka itu melonjak puluhan triliun dari APBD sebelumnya, Rp 50,1 triliun. Padahal, anggaran itu harus digunakan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin untuk pelaksanaan program unggulan Ibu Kota.

Misalnya, program antisipasi kemacetan, penanggulangan banjir, pembangunan rumah susun, Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Oleh karena itu, ia mengimbau Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk lebih mengawasi kinerja birokratnya. Menurut dia, Jokowi dan Basuki harus bisa mengetahui penyebab lambatnya penyerapan anggaran.

"Apakah birokratnya yang tidak mampu membelanjakan anggaran yang cukup besar? Jangan sampai dibiarkan sampai masuk ke semester kedua, pasti Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)nya tinggi sekali," ujar Lisman.

Sebelumnya, Gubernur Jokowi menjelaskan, Perda APBD 2014 sudah ditetapkan sejak Februari 2014. Sehingga, pada Maret 2014, SKPD telah dapat menggunakan anggaran tersebut. Namun, per 8 April 2014, penyerapan belanja DKI baru 4,56 persen.

Jokowi menyayangkan masih banyaknya program kerja SKPD dan Suku Dinas yang belum terlaksana hingga bulan ini. Oleh karena itu, dia mengharapkan melalui pengarahan yang diberikannya itu, SKPD dapat mulai bergerak dan mengejar serapan APBD semaksimal mungkin. Banyaknya jumlah uang itu, kata dia, tidak tepat sasaran apabila program kerja hanya dilaksanakan di akhir tahun. Ia tak habis mengapa berbagai program kerja, pengadaan barang, dan pembangunan baru dapat terlaksana di akhir tahun.

Apabila program kerja dikerjakan di awal tahun, saat APBD telah cair, maka akan mempengaruhi kepada hasil yang baik pula. "Administrasi lapangannya kan juga enak dan baik. Saya enggak tahu, kenapa budaya kerja selalu dipepetkan ke bulan November dan Desember," kata Jokowi.