Jokowi Didesak Laporkan "Mark-Up" di Dinas Pendidikan ke KPK

"Soal potensi penyelewengan dana APBD 2014 di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Gubernur Jokowi seharusnya melaporkan ke KPK. Jika tidak, maka akan dipertanyakan banyak pihak ini sebenarnya ada apa," kata Tigor saat dihubungi, Selasa (15/4/2014).

Tigor menyatakan, bila Jokowi tidak berani melaporkan kasus tersebut, pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke KPK. Hal itu persis seperti yang mereka lakukan saat melaporkan kasus bus berkarat ke lembaga yang dipimpin oleh Abraham Samad itu beberapa waktu lalu.

"Kerugiannya sudah ada, yakni pengeluaran anggaran saat menyusun dan pembahasan anggaran Dinas Pendidikan. Jangan sampai kami atau warga Jakarta lainnya yang melaporkan ke KPK," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, pihaknya menerima data dari ICW tentang adanya dugaan penyimpangan akibat adanya pos anggaran berlipat di APBD 2014 yang nilainya mencapai Rp 700 miliar. Menurut dia, ada beberapa penemuan yang mengindikasikan adanya penggelembungan dana untuk pembelian sejumlah barang, salah satunya pot bunga.

"Ada mata anggaran penambahan lima pot. Setelah kami mengecek di lapangan, diketahui bahwa sekolah itu hanya butuh dua pot bunga," kata Lasro di Balaikota Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Sebagai langkah antisipatif, Lasro telah memerintahkan timnya untuk melaksanakan sensus sekolah. Sensus itu menginventarisasi kebutuhan sebuah sekolah. Setelah itu, dia akan membandingkannya dengan perencanaan anggaran yang masuk. Jika ada yang tidak sesuai, maka kepala sekolah akan dipanggil.

"Ini untuk APBD 2015. Kita harus begini supaya lebih baik lagi," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan tidak akan membawa temuan tersebut ke penegak hukum. Ia beralasan, anggaran itu belum digunakan dan anggaran tersebut juga telah dikunci agar tidak terpakai.

"Kalau itu sudah digunakan baru ke hukum," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2014).