Gerindra Desak Jokowi Tindak Lanjuti Temuan ICW

"Kami mendukung langkah-langkah ICW yang ingin mengusut tuntas indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Semua yang terindikasi ikut penyelewengan anggaran dan kolusi atau korupsi harus diusut tuntas," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi melalui pesan singkat, Senin (14/4/2014).

Menurut Sanusi, sangat disayangkan bila Jokowi tak menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. Sebagai pendukung Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2012, kata dia, Partai Gerindra telah memberikan amanah untuk Jokowi tegas menolak praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Bahkan, kata Sanusi, jelang pilkada dua tahun lalu itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mewanti-wanti agar Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, untuk selalu teliti dan mencermati penggunaan anggaran di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saat itu, Pak Prabowo menyampaikannya di depan Jokowi dan Ahok saat mereka mau diusung oleh Gerindra dan PDI Perjuangan, di depan tim Gerindra dan PDI Perjuangan di Dharmawangsa," kata Sanusi.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan menerima data dari ICW tentang dugaan penyimpangan pos anggaran berlipat pada APBD 2014 yang nilainya mencapai Rp 700 miliar. Menurut Lasro, ada beberapa temuan penggelembungan dana untuk pembelian sejumlah barang, seperti pot bunga.

"Ada mata anggaran penambahan lima pot. Setelah kami mengecek di lapangan, diketahui bahwa sekolah itu hanya butuh dua pot bunga," kata Lasro di Balaikota Jakarta, Jumat (11/4/2014). Sebagai langkah antisipatif, Lasro mengatakan, dia telah memerintahkan timnya untuk melaksanakan sensus sekolah.

Sensus itu menginventarisasi kebutuhan sebuah sekolah. Setelah itu, dia akan membandingkannya dengan perencanaan anggaran yang masuk. Jika ada yang tidak sesuai, maka kepala sekolah akan dipanggil. "Ini untuk APBD 2015. Kita harus begini supaya lebih baik lagi," ujarnya.

Sementara itu, Basuki berjanji akan menindaklanjuti temuan ICW ini. Bahkan, ia menduga penyimpangan-penyimpangan kemungkinan tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan. "Semua kami teliti. Banyak dinas lain juga. Yang pasti temuan di Dinas Pendidikan pasti akan ditindaklanjuti secara bertahap," kata Basuki.

Basuki menilai, penyimpangan dalam proyek-proyek di Dinas Pendidikan akan bisa dihindari jika Pemprov DKI telah menerapkan sistem electronic budgeting. Sebab, dengan sistem tersebut, akan diketahui mana barang-barang yang penting untuk dibeli dan mana yang tidak. "Seperti pembelian barang dan alat tulis itu sebenarnya tidak perlu. Jadi, nanti kami kunci saja. Nanti di APBD perubahan langsung kami ubah," ujar dia.