Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tugu Monas Dibersihkan Perusahaan Jerman, Ahok Diprotes

Kompas.com - 24/04/2014, 11:09 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan pembersihan Monumen Nasional kepada perusahaan Jerman, Kaercher, dipertanyakan oleh Asosiasi Rope Access Indonesia (ARAI) dan Asosiasi Pengusaha Klining Servis Indonesia (Apklindo). Protes tersebut disampaikan dalam bentuk surat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dalam surat tersebut, ARAI dan Apklindo merasa tidak diperlakukan adil. Sebab, sejak tahun 2010, mereka sudah berkeinginan membersihkan Tugu Monas, tetapi belum dapat respons dari Pemprov DKI Jakarta.

"Terkait dengan pembersihan Monas yang akan dilakukan oleh pihak Kaercher dalam waktu dekat ini, saya harus  menyampaikan bahwa untuk pekerjaan pembersihan Monas kami merasa diperlakukan tidak adil. Ada apa sebenarnya dibalik pembersihan Monas yang rencananya akan dilakukan oleh pihak Kaercher?"

Tulis Rivalinno Handoko -Praktisi K3 Bekerja di Ketinggian dengan akses tali/rope access- dalam email yang ditujukan kepada Jokowi dan Basuki.

Rivalinno mengaku bahwa sejak 2010, pihaknya sudah mempunyai niatan untuk membersihkan Monas. Mereka sudah memasukkan surat dan proposal ke Pemprov DKI, juga UPT Monas, tapi sama sekali tidak ada respon.

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk meminta bantuan Kemenpora. Upaya tersebut sempat membuat Pemprov DKI Jakarta mengundang ARAI. Mereka ditemui oleh Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Silviana Murni, pada 21 Maret 2014 Pk. 13.30.

Dalam pertemuan tersebut Silvia menyampaikan bahwa Kaercher sudah memasukan permohonan terlebih dulu. Oleh karenanya, Wagub Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan pembersihan tugu Monas kepada Kaercher.

"Dalam hal ini kami tidak sepakat. Karena kalau perihal dulu-duluan rasanya sangat tidak adil. Karena kami sudah berusaha dari sejak lama tanpa diberi kesempatan untuk bisa mepresentasikan niat kami. Sementara pihak Kaercher yang notabene pihak asing, bisa dengan mudah menembus DKI," tulis Rivallino dalam suratnya kepada Gubernur DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com