Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diprotes soal Pembersihan Tugu Monas, Ini Jawaban Ahok

Kompas.com - 24/04/2014, 11:18 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, suatu perusahaan bisa dikatakan profesional jika dilihat dari reputasinya. Ia menilai, suatu perusahaan tidak bisa mengklaim diri profesional bila tidak memiliki reputasi.

Hal itu disampaikannya menanggapi keluhan dari Asosiasi Rope Access Indonesia (ARAI) dan Asosiasi Pengusaha Klining Servis Indonesia (Apklindo) yang menuding Basuki tidak nasionalis karena lebih memilih perusahaan asing asal Jerman, Kaercher, sebagai pihak yang ditunjuk untuk membersihkan Tugu Monumen Nasional (Monas).

"Sekarang kan kalau melihat ukuran profesional, apa mereka pernah mengerjakan monumen nasional dunia? Itu saja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Basuki menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI telah membuat syarat-syarat bagi pihak yang berminat untuk membersihkan Monas. Syarat tersebut adalah tidak meminta bayaran (diberikan dalam bentuk corporate social responsibility) dan profesional.

Khusus untuk ukuran profesional, Basuki menilai bahwa Kaercher telah dapat membuktikannya karena pernah membersihkan sejumlah bangunan terkenal di berbagai belahan dunia.

"Profesionalnya ditunjukkan bukan hanya dari profesional panjat tebing, tetapi apakah mereka pernah mengerjakan monumen nasional dunia? Itu saja. Saya tidak mau ambil resiko kalau cuma ngaku-ngaku. Kalau cuma manjat, banyak yang bisa," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.

Seperti diberitakan, pembersihkan Monas akan dilakukan pada 5-18 Mei 2014. Pembersihan tersebut merupakan yang pertama sejak 1992. Menurut Basuki, pihaknya menggandeng Kaercher karena perusahaan tersebut telah membersihkan lebih dari 80 monumen terkenal di dunia, antara lain Basilika Santo Petrus di Vatikan (1998), Gunung Rushmore di Amerika Serikat (2005), dan London Eye di Inggris (2013).

Protes dari ARAI dan Apklindo

Menurut pihak ARAI dan Apklindo, mereka sebenarnya telah berkeinginan untuk membersihkan Monas sejak 2010 dalam bentuk CSR. Namun hingga Maret 2014, niat tersebut tak kunjung terealisasi lantaran birokrasi yang rumit di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampai akhirnya, belum lama ini mereka baru mengetahui bahwa Pemprov DKI telah menunjuk Kaercher untuk membersihkan monumen yang dibangun pada 1961 itu.

"Pak Wagub begitu meng-anaktiri-kan kami, yang notabene adalah orang Indonesia yang punya keahlian rope access, bukan sekadar kumpulan pencinta alam yang bisa manjat doang," kata Sekretaris Aplindo Tommy Harjana melalui siaran persnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com