Monorel Jakarta Terhambat Perjanjian Kerja Sama

"Masih menunggu PKS-nya," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (28/4/2014). 

Pemprov DKI, kata dia, masih menghitung aspek properti yang diajukan oleh PT JM dalam perencanaan bisnis monorel. Di dalam PKS yang lama, kata dia, ada klausul yang menyebutkan hak PT JM untuk mengelola lahan seluas 200.000 meter persegi.

PT JM mengajukan usulan untuk membangun pusat perbelanjaan di depo monorel tersebut. Tanah itu merupakan tanah kepemilikan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, pihaknya sedang menghitung berapa besar biaya sewa yang harus dibayarkan PT JM kepada Pemprov DKI.

"Mereka mesti bayar ke kita (DKI) dong, itu haknya pemda. Seperti bayar sewa dan kita dapat kompensasi dari situ, pokoknya mereka harus bisa menutupi biaya-biayanya," kata Basuki. 

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpendapat PT JM harus dapat menyelesaikan berbagai aspek di dalam business plan terlebih dahulu, sebelum menyepakati dua klausul dalam PKS baru yang diajukan DKI.

Jokowi enggan terburu-buru untuk memberikan tenggat waktu kepada PT JM untuk menyelesaikan berbagai aspek dalam business plan. Apabila terburu-buru, maka Pemprov DKI pula yang harus bertanggung jawab.

Dua klausul baru yang diajukan adalah penyelesaian pembangunan satu jalur monorel selama tiga tahun serta pemberian jaminan kepada Pemprov DKI, sebesar 5 persen dari total investasi monorel.

Meskipun di dalam klausul itu DKI memberi tenggat waktu selama tiga tahun untuk menyelesaikan jalur monorel, hingga 2017, Jokowi tidak memberi batas waktu kepada PT JM untuk memenuhi syarat-syarat yang ada.

Pada kesempatan berbeda, Asisten Sekda bidang Perekonomian DKI Jakarta Hasan Basri Saleh mengungkapkan dua aspek yang masih dalam kajian dan harus dipenuhi oleh PT JM, yakni aspek realistis dan keberlanjutan. Hasan mengatakan, Jokowi tidak menginginkan saat monorel dijalankan, justru berhenti di tengah jalan begitu saja atau hanya beroperasi hingga lima tahun.

Jokowi menginginkan semua moda transportasi massal Jakarta bertahan lama seperti mass rapid transit (MRT) di London. Sementara itu, untuk aspek realistis, PT JM harus dapat mengubah desain jalan di jalan-jalan yang akan dilalui monorel. Salah satu perubahan desain tata ruang yang terjadi adalah adanya jalan layang non-tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang.

"Otomatis ada perubahan desain. Jadi, harus realistis juga secara teknis," kata Hasan.