Menurut Basuki, yang penting jumlah itu disertai pengubahan sistem kerja. Dari sistem jam kerja (absen), menjadi sistem tanggung jawab membawahi wilayah.
Basuki menjelaskan, dengan jumlah personel yang mencapai 10.000 ribu, maka tidak akan efektif bila sistem kerja petugas kebersihan menggunakan sistem jam kerja.
Menurut Basuki, akan lebih efektif bila setiap petugas kebersihan ditempatkan per wilayah, yang artinya, ia akan bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ada di wilayah tersebut.
"Kalau ada 10.000 orang bagaimana mau ngabsen dia masuk apa tidak. Makanya harus berdasarkan kinerja. Mau kerja jam berapa pun, tidak pusing. Yang penting wilayahnya bersih," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Sebelumnya, Basuki menilai, jumlah petugas kebersihan terlalu banyak. Ia curiga, jika tak dilengkapi data lengkap, maka bisa saja nantinya uang gaji petugas kebersihan yang sudah cair akan masuk ke kantong-kantong oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Basuki, ia pernah menanyakan pengelola sampah swasta mengenai jumlah ideal petugas kebersihan per wilayah.
Jawaban pihak swasta tersebut adalah setiap kota administratif di Jakarta hanya membutuhkan sekitar 880 petugas sampah. Di Jakarta sendiri terdapat lima kota administratif.
"Nah, 880 dikali lima kota ada berapa (tidak sampai 10 ribu)? Kalau ada 10 ribu, bagaimana mau ngabsen dia masuk apa tidak? Yang terjadi malah nanti uang (gaji) yang dikirim masuk ke kepala seksi. Uang gaji orang-orang itu dibayar penuh, tapi mereka digajinya tidak penuh. Nah, uangnya lari kemana. Selisihnya bisa Rp 400 juta. Rp 400 juta buat pesta pora dong bagi-bagi. Makanya harus transparan," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.