Pristono Kecewa kepada Jokowi dan Ahok...

Kompas.com - 21/05/2014, 17:51 WIB

Kurnia Sari Aziza

Penulis

Lihat Foto

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, keluar ruangan usai diperiksa di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (12/5/2014). Kejaksaan Agung menetapkan Udar Pristono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 senilai Rp 1,5 triliun. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA(ANGGA BHAGYA NUGRAHA)

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengaku kecewa terhadap keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang telah memecatnya dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan.

Alasannya, dia tidak diberi kesempatan menjelaskan duduk perkara secara rinci kepada semua pihak yang membutuhkan keterangannya. Jokowi pun memindahkannya ke Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Yang saya kecewanya, waktu saya sedang memberikan penjelasan, saya baru diberi tahu akan dicopot dari Kadishub jam 10.00 pagi. Jam 14.00 siangnya, pas mau pelantikan, saya baru tahu kalau jadi anggota TGUPP," kata Pristono di Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Pada kesempatan itu, Pristono kembali menegaskan bahwa ia bersama staf Dinas Perhubungan DKI lainnya telah berhati-hati dalam menggunakan APBD. Ia juga meminta keadilan dari Pemprov DKI, melalui bantuan hukum.

Pristono berdalih, ia bersama dua pejabat Dishub lain yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejagung telah berkorban untuk Jakarta. Salah satunya dengan melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara.

"Sebelum adanya peristiwa bus berkarat ini, saya sudah mati-matian untuk penertiban PKL di tiga pasar. Hal itu pengorbanan yang sangat besar untuk Pemprov DKI. Tapi kenapa untuk kasus ini hanya kami yang diperiksa dan dijatuhkan," kata Pristono.

Adapun sebanyak 656 transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) didatangkan pada akhir tahun 2013 lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 125 bus telah dioperasikan. Sementara itu, 531 sisanya berada di pul Ciputat, Tangerang Selatan.

Sebanyak 14 bus di antaranya berkarat dan beberapa komponennya rusak. Seharusnya, lanjut dia, masalah ini dapat diselesaikan melalui hukum perdata. Namun, ia justru kecewa karena masalah ini akhirnya diselesaikan melalui hukum pidana dengan tuduhan tindak pidana korupsi. Padahal, lanjut dia, bus dengan komponen berkarat itu dapat diganti oleh vendor pemenang lelang.

"Kami ini kan PNS, anak-anaknya beliau (gubernur). Kalau memang kami tersandung, bisa langsung diperiksa oleh Inspektorat atau BPKP, jangan ke Kejagung, jangan malah kami dilempar dan dibiarkan begitu saja," ujar Pristono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.