Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Bekasi: Rapat dengan DKI Belum Juga Terlaksana

Kompas.com - 26/05/2014, 07:35 WIB
Jessi Carina

Penulis


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi sempat merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membicarakan pelanggaran jam operasional truk sampah DKI yang melintasi Bekasi.

Akan tetapi, pertemuan tersebut belum terlaksana sampai saat ini. Apalagi masa jabatan anggota DPRD akan segera berakhir dan digantikan anggota DPR untuk masa bakti 2014-2019.

"Saya akan tetap mendesak agar pimpinan dewan meminta klarifikasi resmi ke Pemprov DKI. Karena masalah pelanggaran MoU ini sudah semakin merugikan Kota Bekasi. Saya minta MoU untuk dievaluasi," ujar Ariyanto dari Komisi A DPRD Kota Bekasi kepada Kompas.com, Senin (26/05/2014).

Ariyanto berharap pertemuan itu dapat terlaksana secepat mungkin. Namun, menurutnya itu sangat tergantung dari kebijakan pimpinan DPRD yang baru nantinya. Pimpinan DPRD harus tanggap dalam menyikapi permasalahan ini. Jika tidak, evaluasi MoU tersebut bisa saja batal. Namun, pihaknya dari Komisi A akan tetap mendesak hal itu.

Hal ini, menurut Ariyanto, disebabkan oleh dampak kerugian lingkungan yang harus ditanggung warga Bekasi sudah sangat besar. Walaupun sebenarnya Kota Bekasi juga mendapat keuntungan dari kerja sama dengan Pemprov DKI tersebut.

Ariyanto mendukung pengandangan truk-truk sampah DKI yang melanggar tersebut. Meskipun demikian dia menginginkan evaluasi MoU tetap dilakukan.

Evaluasi itu bukan hanya untuk jam operasional truk sampah, melainkan evaluasi menyeluruh. "Masih banyak lagi yang harus dievaluasi. Bukan hanya soal jam operasional truk saja. Soal kelayakan truk sampah juga, lalu tiping fee serta dampak lingkungan yang ada juga harus ditinjau ulang," ujarnya.

Ariyanto mengakui selama ini sempat muncul kendala yang membuat rencana pertemuan dengan Pemprov DKI tak kunjung terealisasikan. Menurutnya, ada sedikit perbedaan persepsi antara anggota dewan dalam menyikapi hal ini.

"Kendalanya adalah belum adanya kesamaan persepsi di DPRD terkait penyikapan terhadap hal tersebut. Dulu hanya beberapa anggota dewan saja yang merespons. Tapi sekarang saya pikir sudah bertambah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pernah turun langsung melakukan pengusiran terhadap truk sampah milik DKI yang melanggar jam operasional. Belasan truk sampah DKI juga pernah dirazia oleh Dishub Bekasi beberapa waktu lalu. Tak hanya dirazia, truk sampah DKI pun bahkan pernah dikandangkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com