Akhirnya Pemerintah Pusat Bantu Jokowi soal Normalisasi Kali

Dalam acara yang dilakukan di Balaikota Jakarta itu, Pemprov DKI diwakili oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sedangkan Dirjen SDA Kementerian PU diwakili Direktur Jenderal SDA Mohammad Hasan.

Seusai acara, Jokowi mengatakan bahwa Kementerian PU akan berperan pada kegiatan fisik, sementara Pemprov pada proses pembebasan lahan.

"Ada 22 kilometer yang akan dikerjakan. Bagian kita di pembebasan lahan, bagian Pak Dirjen di masalah yang berkaitan dengan fisiknya, konstruksinya, pendalamannya, pelebarannya," kata Jokowi.

Sementara itu, Hasan mengatakan bahwa sampai sejauh ini, proses pembebasan lahan masih menyisakan sekitar 40 hektar, atau 50 persen dari total keseluruhan lahan.

Salah satu lokasi yang terkena dampak pembebasan lahan adalah Lembaga Pendidikan Polwan yang terletak di Pasar Jumat, Jakarta Selatan.

Menurut Hasan, pada tahun ini Kementerian PU mengalokasikan dana anggaran sekitar Rp 250 miliar khusus untuk kegiatan fisik yang tidak hanya dilakukan di Kali Pesanggrahan saja, tetapi juga di Kali Sunter dan Angke.

"Sementara untuk pembebasan lahan, dana yang disediakan Pemprov DKI ada sekitar Rp 250 miliar yang tidak bisa dilakukan sekaligus karena ada tahap-tahap negosiasi sesuai undang-undang," jelasnya.

Jokowi sendiri telah berulang kali mengatakan bahwa untuk mengatasi banjir di Jakarta, Pemprov DKI tidak dapat bekerja sendiri. Karena seluruh kali-kali besar di Jakarta yang seluruhnya berjumlah 13 aliran, salah satunya Kali Pesanggrahan, adalah wewenang dari Pemerintah Pusat.