Punya Energi Publik, Ahok Tak Bisa Ditekan DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menilai, meski tanpa partai, legitimasi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih kuat saat berhadapan dengan DPRD. Ini karena Ahok merupakan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.

"Saat kepala daerah dipilih oleh rakyat, basis legitimasinya jauh lebih kuat sehingga tidak bisa ditekan oleh DPRD," ujar Arie kepada Kompas.com, Jumat (12/9/2014) pagi.

Menurut dia, basis rakyat akan memperkuat posisi kepala daerah terhadap DPRD sehingga kepala daerah harus berani menghadapi tekanan-tekanan yang mungkin datang dari DPRD.

Bahkan, sekalipun proses pemilihan depala daerah sudah dilakukan oleh DPRD, posisi Ahok tetap kuat karena dia dipilih oleh rakyat. Karena itu, kecil kemungkinan bagi Ahok untuk dijegal DPRD. "Ahok itu punya energi publik," ungkap Ari.

Lagi pula, lanjut dia, DPRD tidak bisa sewenang-wenang dalam menjalani tugas, apalagi dalam melakukan penekanan terhadap kepala daerah. Baik itu kewenangan legislatif, perencanaan anggaran, dan pengawasan harus mengikuti proses politik yang seharusnya.

Ari juga menyinggung posisi DPRD yang merupakan wakil rakyat sehingga harus benar-benar mewakili aspirasi dari konstituennya. Bila kepala daerah dipilih oleh rakyat, artinya sosok itulah yang paling dipercaya rakyat untuk memimpin mereka sehingga wakil rakyat tidak seharusnya justru menjatuhkan kepala daerah.

"Saya kira, kalau ada anggota DPRD yang berusaha untuk menjegal kepala daerah, ia masih menjalani politik kekanak-kanakan yang tidak sesuai amanat wakil rakyat," tandas Ari.