Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gara-gara Ahok, Giliran PNS Perokok di Pulau Seribu Diincar

Kompas.com - 16/09/2014, 17:45 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pegawai negeri sipil (PNS) di Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, akan diawasi untuk tidak merokok di Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Setelah inspeksi mendadak di lima wilayah DKI, kini giliran PNS di Kepulauan Seribu yang menjadi sasaran.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bersama Satpol PP DKI, Selasa (16/9/2014), melakukan sosialisasi terhadap puluhan PNS di Kepulauan Seribu Selatan mengenai implementasi KDM. Sebab, hasil survei YLKI tahun ini menemukan, masih terdapat perokok di lingkungan kantor pemerintahan.

Staf Advokasi YLKI Agus Sujatno mengatakan, salah satu sanksi bagi PNS yang melanggar ialah berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD). Hal ini mengacu pada Pasal 18 A dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2013.

"Bapak Wagub DKI (Ahok) juga mengatakan, kalau melihat PNS merokok di tempat yang dilarang, silakan lapor, akan saya potong TKD-nya," kata Agus.

Dalam temuan survei dan monitoring yang dilakukan YLKI, kebanyakan kantor pemerintahan di Jakarta yang sudah memiliki petugas pengawas tidak secara khusus mengawasi pelanggar KDM. Akibatnya, berbagai pelanggaran KDM masih ditemukan, termasuk di kantor pemerintahan di Kepuluan Seribu.

Contoh kasus ialah dua PNS di Kepulauan Seribu yang merokok di dalam lobi dan ruang kerja. YLKI juga menemukan adanya iklan dari perusahaan rokok dalam bentuk tenda yang dipasang di depan kantor pemerintahan.

"Tenda di depan itu sebaiknya jangan dipakai dari tenda rokok. Itu melanggar karena tidak boleh ada kegiatan yang bersangkutan dengan rokok," ujar Agus.

Wilayah Kepulauan Seribu dianggap merupakan lokasi yang belum tersentuh untuk penegakan aturan ini. Ini merupakan kali pertama sosialisasi mengenai KDM dilakukan setelah sebelumnya dilakukan di lima wilayah DKI lainnya.

"Saya sudah sidak di lima wilayah Jakarta, kecuali Pulau Seribu, karena takut kapalnya enggak jalan-jalan. Yang susah ini yang di tengah laut," kata Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP DKI Sugianto.

Menurut Sugianto, pengawasan akan terus dilakukan. Pengawasan berupa sidak. "Jadi, kalau ada pelanggaran, saya akan mengawal," kata Sugianto.

Berbagai landasan hukum juga dipakai untuk mengembalikan kantor pemerintahan bersih dari para perokok, misalnya Peraturan Gubernur DKI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan KDM dan peraturan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polresta Bogor Tangkap Selebgram yang Promosikan Judi 'Online'

Polresta Bogor Tangkap Selebgram yang Promosikan Judi "Online"

Megapolitan
Warga Terpukau Kemeriahan Puncak HUT Ke-497 Jakarta

Warga Terpukau Kemeriahan Puncak HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Setelah PKS-PKB, Anies Optimistis Ada Partai Lain yang Bakal Usung Dirinya di Pilkada Jakarta

Setelah PKS-PKB, Anies Optimistis Ada Partai Lain yang Bakal Usung Dirinya di Pilkada Jakarta

Megapolitan
Polisi Sebut Pelaku Pembakaran Rumah di Jakbar Tak Gunakan Bensin, Hanya Korek Api

Polisi Sebut Pelaku Pembakaran Rumah di Jakbar Tak Gunakan Bensin, Hanya Korek Api

Megapolitan
Kesal Ditinggal Istri, AS Nekat Bakar Pakaian Hingga Menyebabkan Kebakaran di Jakbar

Kesal Ditinggal Istri, AS Nekat Bakar Pakaian Hingga Menyebabkan Kebakaran di Jakbar

Megapolitan
PKS Usung Anies pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Pilihan yang Realistis

PKS Usung Anies pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Pilihan yang Realistis

Megapolitan
Polisi Sempat Kesulitan Tangkap Pembakar Rumah di Jalan Semeru, Pelaku Kerap Berpindah

Polisi Sempat Kesulitan Tangkap Pembakar Rumah di Jalan Semeru, Pelaku Kerap Berpindah

Megapolitan
Gagap Teknologi, Orangtua Calon Siswa Keluhkan PPDB Online Jakarta

Gagap Teknologi, Orangtua Calon Siswa Keluhkan PPDB Online Jakarta

Megapolitan
Dishub Jakpus Arahkan Bus Wisata Parkir di Lapangan Banteng agar Tak Kena Ketok Pungli Parkir Liar

Dishub Jakpus Arahkan Bus Wisata Parkir di Lapangan Banteng agar Tak Kena Ketok Pungli Parkir Liar

Megapolitan
Permintaan Siswi SMK Lingga Kencana Sebelum Kecelakaan: Ingin Ulang Tahunnya Dirayakan

Permintaan Siswi SMK Lingga Kencana Sebelum Kecelakaan: Ingin Ulang Tahunnya Dirayakan

Megapolitan
Atasi Permasalahan Stunting, Dharma Wanita PAM Jaya Raih Penghargaan dari Wali Kota Jakarta Pusat

Atasi Permasalahan Stunting, Dharma Wanita PAM Jaya Raih Penghargaan dari Wali Kota Jakarta Pusat

Megapolitan
Terkait Permasalahan Judi Online, Heru Budi : Ini Prioritas untuk Ditangani Serius

Terkait Permasalahan Judi Online, Heru Budi : Ini Prioritas untuk Ditangani Serius

Megapolitan
Polisi Tangkap Ketua Panitia Konser Lentera Festival yang Diduga Gelapkan Uang Tiket

Polisi Tangkap Ketua Panitia Konser Lentera Festival yang Diduga Gelapkan Uang Tiket

Megapolitan
Diusung Jadi Cagub Pilkada Jakarta, Anies: Terima Kasih PKS, Kita Berjuang Sama-sama

Diusung Jadi Cagub Pilkada Jakarta, Anies: Terima Kasih PKS, Kita Berjuang Sama-sama

Megapolitan
Akibat Bakar Pakaian Istrinya, AS Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Kebakaran di Jalan Semeru Raya

Akibat Bakar Pakaian Istrinya, AS Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Kebakaran di Jalan Semeru Raya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com