Berkat Ahok, "Id Card" PNS DKI Tak Lagi "Jadul"

Kartu tersebut merupakan produk dari Bank DKI yang menggunakan sistem autodebet di dalamnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, penerapan kartu identitas yang menggunakan kartu dari produk perbankan merupakan upaya dari Pemprov DKI dalam melakukan modernisasi data kepegawaian.

"Selain untuk pembayaran naik transjakarta, kartu ini juga berisi biodata kepegawaian PNS DKI, termasuk profilnya ada di sini. Ini multifungsi supaya bisa lebih efisien," kata Made saat dihubungi, Minggu (12/10/2014).

Made menjelaskan, untuk tahap awal, pembagian kartu identitas akan diberikan kepada 1.000 PNS yang merupakan para pejabat di eselon II dan eselon IV. Pembagian akan dilakukan secara bertahap hingga nantinya kepada para PNS non-eselon.

"Kartunya sudah ada 1.000 yang dicetak dan akan kita bagikan secepatnya. Saat ini, kami sudah buat list untuk penambahan sebanyak 700 kartu lagi," ujar Made.

Pergantian bentuk kartu identitas di Pemprov DKI berawal dari celetukan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menilai ID card milik Pemprov DKI sudah ketinggalan zaman karena tidak multifungsi.

Seharusnya, kata dia, ID card PNS Pemprov DKI meniru ID card milik mahasiswa yang digunakan di universitas-universitas. "Zaman saya kuliah saja, kartu mahasiswanya sudah tersambung dengan bank," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu pada sekitar Juni lalu.