Susahnya Membuat Laporan Kartu Jakarta Pintar

Laporan tersebut berupa kliping berisi bon dan kuitansi pengeluaran uang yang didapat dari program Kartu Jakarta Pintar. Seperti sepatu, buku, atau seragam. Laporan tersebut harus dikumpulkan sepekan setelah uang dikeluarkan.

"Tetapi biasanya pencairan dana itu kan antre. Bisa seminggu antre panjang di Bank DKI. Jadi kadang ada yang baru terima uang, besok sudah harus serahkan laporan," ujar Nining di SDN Kenari 08 Pagi, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014). "Kadang ada yang bilang, 'ini uangnya saja masih utuh terus mau kasih kuitansi apa'," ucap Nining.

Akhirnya, orangtua siswa menggunakan kuitansi pembelian sejumlah barang keperluan anaknya yang sudah dibeli beberapa bulan lalu. Ada pula yang buru-buru membeli keperluan anak agar dapat segera membuat laporan.

Hal yang membingungkan bagi Nining, banyak pengeluaran yang tidak mendapat kuitansi. Biasanya, orangtua siswa mengakalinya dengan menggunakan kuitansi milik sendiri untuk melengkapi bukti pembayaran yang kurang.

Nining memberi contoh, misalnya saja, uang transportasi seperti ojek tidak memiliki kuitansi. Sehingga, Nining tidak bisa mencantumkan uang ojek dalam laporan.

Selain itu, uang transportasi juga merupakan dana yang dibutuhkan secara berkelanjutan. Digunakan setiap hari. Sehingga, mencantumkan kuitansi transportasi dalam laporan menjadi sulit. "Akhirnya biasanya ya sudah uang transportasi ga saya masukan," kata Nining.

KJP adalah program unggulan Gubernur DKI Joko Widodo, dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. Semua siswa yang tidak mampu diberikan sebuah kartu yang berisi saldo untuk membantu kebutuhan sekolah mereka.

Uang dalam kartu itu dapat dicairkan di Bank DKI. Untuk pelajar SD, jumlah bantuan yang diterima ialah Rp 180.000. Untuk pelajar SMP, jumlah bantuannya ialah Rp 210.000. Sementara itu, untuk pelajar SMA, jumlahnya bantuannya ialah Rp 280.000. Bantuan tersebut berasal dari pos anggaran hibah KJP dalam APBD.