Setelah Foke, Monorel Kembali Mangkrak di Tangan Ahok

Bahkan, Basuki mengklaim kalau presiden terpilih yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sepakat atas keputusannya itu.

"Beliau (Jokowi) setuju kalau memang secara bisnis monorel itu tidak menguntungkan, lebih menguntungkan light rail transit. Beliau setuju, setuju," kata Basuki, seusai menghadiri sebuah acara di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (18/10/2014).

Meskipun Jokowi telah melaksanakan groundbreaking dan public hearing, hingga kini, PT JM belum dapat mengerjakan proyek fisik. Jokowi masih meminta beberapa syarat di dalam perjanjian kerjasama (PKS) baru antara PT JM dan Pemprov DKI dapat dipenuhi.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi PT JM adalah aspek business plan, properti, jaminan bank, dan lainnya. Menurut Basuki, PT JM belum dapat membuktikan kepada DKI bahwa mereka memiliki uang untuk membangun moda transportasi massal senilai Rp 15 triliun itu.

Sebab, PT JM tidak dapat memenuhi permintaan DKI untuk memberikan jaminan sebesar 5 persen dari total investasi kepada DKI.

Belum selesai permasalahan keuangan ini, Basuki tidak mau PT JM membangun proyek monorel dengan modal hak properti yang didapat Pemprov DKI. PT JM meminta hak properti sebanyak 200.000 meter persegi untuk pengembangan usaha.

Apabila PT JM menyewakan properti 200.000 meter persegi dengan harga Rp 25 juta per tahun, PT JM akan mendapat Rp 50 triliun dalam jangka waktu 10 tahun. Sementara nilai investasi pembangunan monorel hanya Rp 15 triliun.

Sehingga, Basuki lebih memilih untuk membiarkan tiang pancang monorel yang telah berdiri di Senayan dan Kuningan kembali mangkrak seperti yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke.

"Kalau analisanya tidak bisa bangun monorel, ya batalkan saja. Kemungkinannya sih memang (proyek monorel) akan dibatalkan secara lisan, setelah kami melihat laporan-laporannya," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.