Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Ahok Percepat Perombakan Pejabat DKI?

Kompas.com - 27/10/2014, 16:02 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA,  KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat perombakan pejabat eselon II, yang merupakan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Perombakan, yang sedianya dilakukan pada Desember 2014, akan dilangsungkan pada pekan ini. Hal ini dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan pejabat eselon III dan IV.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, hal ini bertujuan untuk mengejar penyerapan anggaran yang tinggi pada APBD 2015.

"Orientasi 2015 penyerapannya harus lebih bagus ketimbang tahun ini," kata Saefullah di Balaikota Jakarta, Senin (27/10/2014).

Menurut Saefullah, perencanaan program pembangunan untuk tahun anggaran 2015 akan lebih efektif apabila para pejabat mulai bekerja mulai Oktober ini. Terlebih lagi, saat ini kinerja beberapa kepala SKPD menurun akibat kabar bahwa mereka akan dicopot. Saefulllah mengaku ragu mereka mampu menyusun perencanaan pembangunan 2015.

"Kalau kita ganti sekarang, positifnya daya juang untuk perencanaan 2015 akan lebih sesuai. Jadi, lebih oke," ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu.

Meski demikian, Saefullah mengaku belum mengetahui pejabat mana saja yang akan dirombak. Menurut dia, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja yang mengetahui hal tersebut.

"Siapa yang akan dimutasi? Beliau (Ahok) yang lebih tahu. Beliau kan punya report sendiri," ujar dia.

Berdasarkan data Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta, hingga September 2014, realisasi penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 hanya mencapai Rp 9,093 miliar, atau hanya 0,01 persen dari nilai APBD DKI 2014 yang mencapai Rp 72,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 0,01 persen. Selebihnya merupakan penyerapan anggaran untuk gaji pegawai, alat tulis kantor, dan pembayaran tagihan telepon, air, listrik, dan internet.

Basuki menilai penyerapan APBD 2014 lebih buruk daripada periode sebelumnya. Ia berdalih masih banyak SKPD di lingkungan Pemprov DKI yang belum mengerti sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.

"(Serapan anggaran) tahun ini parah, bukan salah ULP (unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), tapi SKPD-nya ada yang belum mau melakukan pengadaan barang dengan e-katalog, persyaratan pengadaan lelang tidak dipenuhi, macam-macamlah," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com