KHL Belum Diputuskan, Penetapan Upah Minimum DKI Molor

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga batas akhir penetapannya pada 1 November 2014, besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun depan belum juga diputuskan. Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menyatakan penetapan tersebut mengalami kemunduran waktu.

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Priyono mengatakan, molornya penetapan UMP 2015 disebabkan Dewan Pengupahan baru memutuskan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada bulan lalu. Dengan kata lain, UMP 2015 masih belum dapat diputuskan.

"Sudah berkali-kali rapat, tetapi rapat terakhir baru bisa memutuskan KHL bulan Oktober, yaitu sebesar Rp 2.448.000," kata Priyono, Sabtu (1/11/2014).

UMP 2015 DKI Jakarta ditargetkan akan diputuskan pada pekan depan. Priyono menyebutkan, pekan depan Disnakertrans akan menggelar sidang Dewan Pengupahan lagi untuk menetapkan KHL 2014.

"Setelah menetapkan KHL 2014, barulah bisa diputuskan nilai UMP 2015. Besaran KHL itu kan yang menentukan UMP. Semoga pekan depan bisa clear," ujar dia.

Sejauh ini, serikat buruh menuntut nilai UMP 2015 sebesar Rp 3 juta. Namun, tuntutan tersebut belum dapat dipenuhi tanpa adanya kesepakatan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Priyono tak ingin memperkirakan besaran nilai UMP 2015 sebab dinamika dalam rapat dewan Pengupahan tidak dapat diprediksi.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta perwakilan pengusaha, Sarman Simanjorang, mengatakan bahwa besaran KHL 2014 diperkirakan naik sebesar 10 persen. Bila pada 2013 sebesar Rp 2,3 juta, tahun ini nilainya mencapai Rp 2,4 juta. Kenaikan itu disebabkan adanya unsur KHL yang nilainya diminta dinaikkan, misalnya air galon, transportasi, dan sewa kamar. Jumlahnya mencapai Rp 800.000. Pengusaha hanya dapat memberikan Rp 700.000.

"Kalau nilai KHL pekan depan sudah ditetapkan, kami masih mau melihat lagi proyeksi dan regresi ekonomi ke depan. Jadi masih ada dua tahapan lagi untuk menetapkan UMP 2015," kata Sarman.