Jelang Pelantikan Basuki

Hal itu menyusul pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yakni Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Perppu No 2/2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perppu tersebut menghapus wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah yang sebelumnya diputuskan DPR lewat inisiasi dan dukungan Koalisi Merah Putih.

Silang pendapat terjadi menyusul perbedaan tafsir siapa yang menggantikan Joko Widodo setelah mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan maju sebagai presiden.

Seperti diwartakan, pada Perppu No 1/2014 dalam Pasal 173 dan 174 Perppu itu disebutkan, kepala daerah yang mengundurkan diri secara tetap tidak otomatis digantikan wakilnya.

Koalisi Merah Putih bahkan meminta fatwa UU kepada Mahkamah Konstitusi terkait hal itu. Ini masih ditambah dengan sikap sejumlah anggotanya yang turut melakukan unjuk rasa menolak Basuki bersama sejumlah elemen organisasi kemasyarakatan.

Beragam komentar dengan nama ”Ahok” memenuhi linimasa Twitter. Sesuai aplikasi Topsy, dalam dua jam terakhir sebelum pukul 09.30 terdapat 3.515 kali nama ”Ahok” diunggah pengguna Twitter.

Sejumlah komentar disuarakan terkait dengan perseteruan Basuki dengan sejumlah ormas. Ini, misalnya, seperti yang diunggah pengguna akun @kadosilang saat menulis, ”Kemarin demo sampai ngata-ngatain Pak Ahok. Pas direkomen mau dibubarkan malah laporin Pak Ahok selalu menyudutkan mereka.”

Muhammad Ikhwan Rois ‏dengan akun @Rois_93 menulis, ”Apa alasan FPI melarang Ahok jadi gubernur?”

Surya Candra yang menggunakan akun ‏@Surya_kuba mengatakan, ”Tak ada alasan Ahok mesti menanggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI.”

Mochammad Arif Fauji dengan akun @glpromozar mengatakan, ”Jangan sampai Ahok dijegal karena kepentingan politik. Sungguh tega mereka kalau sampai kejadian.”