Pengelola Parkir Minta Ahok Tak Cari Untung Sendiri

Menanggapi wacana tersebut, koordinator lapangan pengelola parkir Sarinah Hifdi Ahmad mengimbau Ahok untuk tidak memutuskan kebijakan dari satu pandangan saja.

"(Wacana) Ini keuntungan buat dia (Ahok) saja. (Keuntungan) Buat kami apa? Harus ada timbal baliknya dong," kata Hifdi, saat dihubungi wartawan, di Balaikota, Kamis (18/12/2014).

Adapun tarif parkir motor di Sarinah sebesar Rp 2.000 pada jam pertama. Kemudian satu jam dan berikutnya Rp 2.000. Wewenang penetapan tarif parkir ini merupakan kebijakan pengelola gedung, bukanlah Pemprov DKI.

Menurut dia, jika tarif selama satu jam, atau kira-kira Rp 2.000 berlaku untuk satu hari, tidak menguntungkan bagi karyawan perusahaan parkir gedung itu.

"Enggak bisa-lah (penerapan wacana). Kalau (tarif parkir) dibuat murah, karyawan mau makan apa? Kami juga menggaji pegawai pakai apa?" keluh Hifdi.

Sekedar informasi sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mewacanakan pemotor dapat tarif parkir murah seharga tarif satu jam berlaku satu hari di lahan parkir sepanjang Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat. [Baca: Ahok Janjikan Tarif Parkir Murah untuk Pengendara Motor]

Namun pengendara yang mendapat keistimewaan itu adalah yang memarkirkan motor dan melanjutkan menggunakan transportasi massal atau bus tingkat.

"Jadi syaratnya kamu harus punya karcis bus langganan atau e-money (kartu elektronik). Harus beli dulu dan nanti tarif parkir berlaku seharian ini tidak berlaku bagi yang memang sengaja parkir di sana, tidak untuk naik bus," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Nantinya di bus tingkat gratis, warga juga diwajibkan memiliki kartu elektronik atau e-money. Saat naik ke bus, penumpang wajib melakukan tap kartu ke perangkat on board unit yang berada di dalamnya.

Warga harus merogoh kocek sekitar Rp 40.000 untuk membeli sebuah kartu elektronik dan berisi saldo Rp 20.000.