Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/01/2015, 11:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi cuaca yang cerah dan kemegahan Tugu Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/1) pagi, menjadi saksi perombakan besar-besaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berbagai busana para Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI dari Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih-putih sampai pakaian khas betawi menghiasi kawasan Silang Selatan Monas.

Keriuhan sangat terasa sebelum prosesi pelantikan dilakukan. Pada pukul 07.30 WIB, tampak beberapa pejabat dari eselon II sampai eselon IV sejenak berbincang-bincang terkait program seleksi dan promosi terbuka atau kerap disebut lelang jabatan.

Sebagian besar merasa senang dengan jabatan yang baru mereka raih. Ada pula, pejabat yang merasa binggung jabatan apa yang nantinya akan didapatkannya.

Sebuah panggung berukuran sekitar 10 meter x 3 meter sudah berdiri tegak untuk prosesi pelantikan. Sementara di belakang panggung terdapat sebuah tenda besar berukuran sekitar 30 meter x 15 meter, yang di dalamnya berjejer ratusan bangku siap menampung mereka.

Berbaris dengan rapi, sebanyak 4.676 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta resmi dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam pelantikan massal ini, turut dihadiri oleh Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

"Saya Gubernur DKI Jakarta resmi melantik saudara-saudara sebagai pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara-saudara mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan dari sebanyak 6.511 jabatan yang ada, hanya 4.676 pejabat yang dilantik. Sementara sisanya 1.835 jabatan masih dikosongkan.

Menurut Basuki, jabatan struktural bukan inti di Pemprov DKI. Melainkan, melayani warga masyarakat Ibukota Jakarta.

"Setiap tiga bulan kami akan evaluasi. Tidak beri kesempatan untuk berdiam diri. Kalau tiga bulan tidak bagus akan kita ganti lagi," ungkapnya.

Usai pembacaan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan penyematan pangkat kepada para Wali Kota, Bupati Kepulauan Seribu, Camat Kepulauan Seribu Utara, dan Lurah Tegal Alur. 

Basuki mengatakan, dia tidak ingin mendengar lagi aparat di bawahnya membicarakan bahwa pimpinannya hanya berani ngomong saja.

"Saya tidak mau dengar lagi, sudah saya copot, ada omongan bagi saya. Anda sudah melaporkan, jadi sama saja. Jadi tidak ada sistem rangking jabatan. Jadi kalau staf mau naik, kerja yang baik," kata dia.

Dia pun menolak keras budaya setor menyetor yang dilakukan di pejabat Pemerintah Kota Administrasi. Apalagi, terkait soal pembebasan lahan milik masyarakat. Apalagi para Sekretaris Kota Administrasi setiap wilayah yang dijadikan sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah.

"Budaya setor menyetor masih ada. Sekko jangan didiamkan. Wali Kota apa lagi. Jadi kalau tidak berani melawan, berarti menghina saya. Karena sudah buka begitu lebar untuk melaporkan. Kami akan berikan kepada staf lain untuk naik. Jadi akan sangat cepat, soalnya DKI butuh yang terbaik dari yang terbaik," tuturnya. (Bintang Pradewo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com