Djarot: Kita Terbiasa Memperjualbelikan Lahan, Izin Kita Juga

Hal tersebut dituturkan Djarot saat melakukan kunjungan kerja ke kantor administrasi Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (8/1/2015). "Tertib anggaran, tertib tata ruang, dan tertib birokrasi untuk melayani. Itu internal kita," kata Djarot.

Tertib anggaran adalah bahwa para pejabat DKI tidak boleh hanya pintar membuat anggaran, tetapi saat pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya juga harus tepat. Anggaran yang dibuat juga harus pas dan masuk akal.

Selain itu, tertib tata ruang yang disebutkan Djarot mencakup banyak aspek. Mantan Wali Kota Blitar itu mencontohkan, letak rumah di Jakarta seharusnya berada di belakang sungai sehingga di depan rumah ada sungai.

Kebanyakan sungai berada membelakangi rumah, dan secara tidak langsung membuat orang-orang suka membuang sampah ke sungai. Tertib tata ruang, ujar Djarot, juga berhubungan dengan tertib hunian, salah satu dari lima tertib yang tengah diupayakan oleh Pemprov DKI.

Tertib hunian ini sudah banyak dilanggar, kebanyakan karena mencari keuntungan ekonomi semata. Pelanggaran tertib hunian salah satunya adalah tentang pembangunan apartemen, mal, dan bangunan lain yang dianggap sudah terlalu banyak.

"Kita terbiasa memperjualbelikan lahan, izin kita juga. Bagaimana kawasan di Kuningan, Senayan? Apartemen semua, mal juga banyak," ucap Djarot. Untuk tertib ketiga, yakni tertib birokrasi, berkaitan erat dengan pelayanan.

Salah satu bentuk nyata terdapat dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Djarot mendorong agar semua pegawai negeri sipil (PNS) bisa memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan itu, Djarot mengatakan, harus dari hati, bukan asal kerja setiap hari dan menunggu jam pulang kerja saja.

"Pak Ahok dan saya itu paling enggak suka bekerja setengah hati. Ini bukan pertaruhan jabatan saja, tetapi juga pertaruhan nama baik," ucap dia. Untuk tertib bagi masyarakat, Pemprov DKI telah membuat lima poin tertib yang bekerja sama dengan berbagai pihak.

Lima tertib tersebut adalah tertib lalu lintas yang penegakan hukumnya dilakukan Polda, tertib buang sampah oleh Kodam Jaya dan Polda, tertib hunian oleh Pemprov, tertib pedagang kaki lima oleh Pemprov, dan tertib demo oleh Polda.