Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banjir Jakarta Diperparah Masalah Nonteknis

Kompas.com - 11/02/2015, 00:55 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya dinilai lebih disebabkan beragam persoalan nonteknis ketimbang permasalahan teknis yang dihadapi pemerintah.

”Secara teknis, kita mampu menangani persoalan banjir Jakarta. Namun, persoalan nonteknis, yakni masalah sosial, ini menjadi kendala,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi, Selasa (10/2), di Jakarta.

Menurut Mudjiadi, persoalan nonteknis atau sosial itu, antara lain, adalah pembebasan lahan normalisasi sejumlah kali di Jakarta yang belum tuntas. Selain itu, masih ada beberapa titik yang belum dilebarkan sehingga hal itu akan mengurangi daya tampung air dan mengakibatkan banjir.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memprogramkan pengendalian banjir Jakarta, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni normalisasi Kali Ciliwung, Sunter, dan Pesanggrahan.

Partisipasi masyarakat

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, banjir yang terjadi di Jakarta merupakan urusan gubernur. Ia meminta masyarakat turut serta berpartisipasi mencegah terjadinya banjir, bukan hanya pemerintah.

”Gubernur harus lebih ketat lagi, kerjanya lebih baik lagi mengatasi semuanya,” ujar Kalla kepada wartawan di Pangkalan Udara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2).

Ia mengingatkan agar gubernur tidak henti-hentinya mendorong dan melibatkan masyarakat agar turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan banjir.

Ia menambahkan, upaya pemerintah provinsi untuk mengatasi banjir tidak akan efektif kalau masyarakat tidak berpartisipasi. ”Kalau hanya pemerintah, ya, lama,” ujarnya.

Terkait banjir parah yang melanda wilayah Jakarta itu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf kepada warga. ”Jadi, kita harus akui. Kita harus minta maaf kepada warga DKI, kami selama dua tahun ini baru bisa menyelesaikan aliran tengah,” kata Basuki, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Selasa.

Ia mengatakan, rampungnya aliran tengah itu membuat banyak pihak bisa sesumbar bahwa Istana tidak mungkin terendam banjir karena aliran di wilayah tengah sudah berhasil dirampungkan.

Namun, hingga kini, warga DKI harus menghadapi tantangan lain, yakni penurunan permukaan tanah yang mencapai 18 sentimeter (cm) per tahun di sejumlah wilayah, di antaranya di sepanjang Kali Angke dan Kali Sentiong Sunter yang membuat posisi sungai berada di bawah muka laut.

Masih tergenang

Hingga Selasa (10/2) siang, banjir yang menggenangi wilayah Jakarta belum menunjukkan tanda-tanda surut. Di wilayah utara, banjir hampir memutus akses-akses jalan utama.

Banjir setinggi lebih kurang 80 cm memutus akses di Jalan Sunter Raya. Danau Sunter masih meluap serta menggenangi permukiman dan jalanan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com