Bantah Anggaran Siluman Rp 12,1 Triliun, Taufik Sebut Ahok Panik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah soal adanya anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun pada APBD yang telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Taufik mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengada-ada membuat pernyataan seperti itu.

"Bayangkan... bagaimana logikanya Rp 12,1 triliun untuk satu kota Jakarta Barat? Itu enggak masuk akal. APBD cuma Rp 73,08 triliun kok. Biaya tidak langsung 60 persen kok ada Rp 12 T. Itu ngada-ngada, itu ngarang, itu tipe panik," ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Rabu (25/2/2015).

Taufik mengatakan bahwa tudingan itu hanyalah reaksi panik Basuki saja. Taufik menilai Basuki kaget karena tiba-tiba DPRD DKI memilih menggunakan hak angket.

Hingga saat ini sudah 97 anggota dewan dari 106 anggota yang menandatangani hak angket. Dia juga mengatakan anggota yang belum memberikan tandatangan karena mereka tidak hadir. Pada rapat paripurna nanti, dia mengklaim akan mendapat persetujuan semua anggota dewan.

"Dia kaget saja tiba-tiba angket. Cara dia ngeles. Mestinya sabar tenang jangan panik. Hak ini hak kami. Jangan ngatur hak kami," ujar Taufik.

Taufik juga mengomentari soal anggaran siluman hasil temuan BPKP. Sekadar informasi, BPKP menemukan adanya anggaran "siluman" pada APBD 2013 dan 2014 di beberapa SKPD, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI.

"Suruh dong keluarin. Seolah-olah kalau usulan dewan, otaknya korupsi. Enggak bos," ujar Taufik.

Sebelumnya, Basuki menemukan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun setelah draf APBD yang disahkan dikirimkan ke Kemendagri. Karena setelah disahkan pada 27 Januari 2015 lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, ternyata DPRD melakukan pembahasan kembali draf APBD yang disahkan itu sehingga bisa muncul anggaran siluman sejumlah tersebut.

Anggaran sebesar Rp 12,1 Triliun itu disebut-sebut untuk membeli uninterruptible power supply (UPS) di tiap kelurahan di Jakarta Barat. Pengadaan itu memakai anggaran sebanyak Rp 4,2 miliar.

Ahok pun tidak setuju dengan hal itu. Ia mengilustrasikan, untuk rumahnya saja yang besar, ia membeli genset tidak sampai seharga Rp 100 juta. Hal tersebut yang membuat Ahok tidak merestui pengadaan uninterruptible power supply (UPS) Rp 4,2 miliar.

Sementara dari DKI, setelah disahkan, pihaknya langsung mengirimkan draf APBD ke Kemendagri. Tidak terima APBD yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan, DPRD pun lantas akan menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki Basuki dan apa yang sebenarnya sudah terjadi.