KPK Telaah Laporan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok perihal adanya dugaan korupsi APBD DKI.

Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, Ahok dan jajarannya sudah menjelaskan kepada pihaknya soal sangkaan korupsi APBD DKI. Kepada KPK, Ahok menyebut adanya "dana siluman" dalam APBD DKI.

"Tentu tidak bisa disimpulkan sekarang (adanya indikasi korupsi). Biarkan kami tindak lanjuti dengan pertama kali melakukan telaah," kata Johan di Gedung KPK, Jumat (27/2/2015) petang, seusai bertemu Ahok.

Johan mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap laporan Ahok. Seperti aduan pihak lainnya, laporan Ahok tetap harus melewati telaah.

Jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, kata Johan, maka akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan lalu penyidikan. (Baca: Pembelaan Diri DPRD soal Tudingan "Anggaran Siluman")

Kepada KPK, Ahok menyerahkan sejumlah dokumen terkait APBD DKI. Sebelum mendatangi KPK, Ahok terlebih dulu bertemu Presiden yang juga mantan Gubernur DKI, Joko Widodo.

Ahok mempermasalahkan APBD DKI 2015 yang, menurut dia, ada penyimpangan. Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen anggaran pada program unggulan dalam Rancangan APBD 2015, lalu dialokasikan untuk program-program bernilai total Rp 12,1 triliun yang, menurut dia, tak penting.