Pengadaan Buku Trilogi Ahok Lebih Mahal dari Renovasi Sekolah

Seperti diberitakan sebelumnya, usulan pengadaan buku trilogi Ahok tercantum di dalam pos Dinas Pendidikan DKI rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2015 yang melalui pembahasan Komisi E DPRD DKI. Sementara di usulan Dinas Pendidikan dalam RAPBD DKI 2015, tak ada pengajuan program pengadaan buku tersebut.  [Baca: Ada Anggaran Proyek Buku Trilogi Ahok Senilai Rp 30 Miliar di RAPBD 2015]

Pengadaan buku trilogi tersebut dianggarkan Komisi E DPRD DKI hingga Rp 30 miliar.
Terdapat tiga judul buku trilogi Ahok yang direncanakan: yakni Nekad Demi Rakyat (senilai Rp 10 miliar), Dari Belitung Menuju Istana (senilai Rp 10 miliar), dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku (senilai Rp 10 miliar).

Sementara itu program rehabilitasi total di SD Negeri Cakung Barat 05, SD Negeri Kebon Kosong 02/04, SMP Negeri 186, dan SMP Negeri 263 yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dipangkas anggarannya.

Untuk rehabilitasi total gedung SDN Cakung Barat 05, pagu anggarannya sebesar Rp 6.056.060.450 dipangkas sebesar Rp 302.803.023 menjadi Rp 5.753.257.428.

Kemudian untuk rehabilitasi total gedung SDN Kebon Kosong 02/04, Dinas Pendidikan mengusulkan anggaran sebesar Rp 3.500.000.000. Namun, DPRD DKI memangkas anggaran sebesar Rp 175.000.000 dan hasil pembahasannya menjadi Rp 3.325.000.000.

Penyelesaian rehabilitasi total gedung SMPN 186, Dinas Pendidikan DKI mengusulkan anggaran sebesar Rp 4.977.900.000. Setelah melalui pembahasan, Komisi E memangkas usulan anggaran itu sebesar Rp 248.895.000, menjadi Rp 4.729.005.000.

Terakhir, Komisi E juga memangkas anggaran untuk penyelesaian rehabilitasi total gedung SMPN 263. Dari pagu anggaran Rp 5.302.740.000 dan dipangkas sebanyak Rp 265.137.000 menjadi Rp 5.037.603.000.

Total hasil pembahasan rehabilitasi keempat sekolah itu sebesar Rp 18.844.865.428. Jadi, anggaran yang direncanakan untuk pengadaan buku trilogi Ahok jauh lebih tinggi dibanding rehabilitasi sekolah yang lebih prioritas untuk para peserta didik. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram atas adanya anggaran "siluman" pengadaan buku trilogi dirinya tersebut. Basuki merasa dijebak oleh beberapa oknum DPRD.

"Gila, ngapain bikin buku trilogi? Itu namanya fitnah banget. Gila gue masih mampu bikin buku (pakai biaya) sendiri," kata Basuki, di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015) lalu. [Baca: Ahok: Gila, Ngapain Bikin Buku Trilogi? Ini Namanya Fitnah]

Mengetahui adanya usulan pengadaan buku senilai Rp 30 miliar itu, Basuki langsung menyisir menggunakan sistem e-budgeting. Menurut Basuki, anggaran itu lebih baik dialihkan untuk pembiayaan renovasi sekolah maupun perbaikan kualitas pendidikan lainnya.

Anggaran ini telah ditandatangani oleh Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang menangani bidang kesejahteraan masyarakat Mohamad Taufik, Ketua Komisi E Pantas Nainggolan, Wakil Ketua HM Ashraf Ali, dan Sekretaris Fahmi Zulfikar.