Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jual Film Porno "Online", Bisnis Menggiurkan dengan Ancaman 14 Tahun

Kompas.com - 06/03/2015, 08:54 WIB
Unoviana Kartika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dengan bertambah mudahnya cara mengakses informasi, penjualan melalui internet atau yang kerap disebut bisnis online pun kian marak. Namun, tidak sedikit juga objek yang dijual merupakan barang yang melanggar hukum, misalnya DVD film porno.

Kepala Subdit Ciber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hilarius Duha, mengakui, penjualan DVD film porno secara online marak dalam beberapa waktu terakhir. Ini karena peminat dari DVD ini tidaklah sedikit, apalagi produksi dan pengiriman juga dapat dilakukan dengan relatif mudah.

“Rata-rata pelaku mengunduh film melalui internet lalu memasukkannya ke dalam DVD lalu dipasarkan melalui forum atau blog di internet,” kata dia di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/3/2015).

Selain caranya yang mudah, bisnis ini juga cukup menguntungkan. Terbukti, dari pengakuan pelaku yang diringkus, mereka bisa mendapatkan omzet hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Sehingga, dalam setahun mereka bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah.

“Modalnya kan hanya komputer, DVD kosong, koneksi internet, dan DVD duplicator saja,” ujar Hilarius.

Selama tahun 2014 hingga awal 2015, data dari Subdit Ciber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mencatat ada 13 pelaku yang sudah diringkus dari 13 kasus. Serta, puluhan kasus lainnya yang masih dalam proses penyelidikan serta pengejaran.

Hilarius mengatakan, pelaku tertangkap pada Maret, April, Mei, Agustus, Oktober, dan November 2014. Sementara itu, pada tahun 2015, polisi menangkap tiga pelaku pada Januari, dua pelaku pada Februari, dan masih mengejar pelaku pada Maret ini.

Meskipun menggiurkan, ancaman hukuman untuk bisnis ini tidaklah ringan. Setiap orang yang sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan DVD film porno dengan menggunakan mesin duplikator yang selanjutnya dijual, diedarkan melalui media online dengan maksud memperoleh keuntungan dapat dikenakan dua pasal sekaligus. Apalagi jika film yang disebarluaskan juga tidak melalui tahapan sensor oleh lembaga sensor film.

Pasal yang dimaksud adalah Pasal 29 Juncto Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Serta, Pasal 80 Juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Ancaman hukumannya adalah paling lama 12 tahun untuk Pasal Pornografi dengan denda maksimal Rp 6 miliar. Sementara untuk Pasal Perfilman, ancaman hukuman paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com